Tragedi berdarah yang mengakibatkan sedikitnya 127 orang yang terdiri atas suporter dan dua diantaranya polisi buntut chaos di Stadion Kanjuruhan, pasca pertandingan Arema FC dan Persebaya, menandakan ketidakmampuan aparat dalam menjaga keamanan dan deteksi dini situasi daraurat. Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) menilai Kapolres Malang dan Kapolda Jatim selaku pengendali wilayah layak dicopot sebagai bentuk pertanggungjawaban.
“Harus dilihat bahwa tidak semua suporter adalah perusuh. ISESS mendesak agar Kapolri segera mencopot Kapolres Malang sebagai penanggung jawab keamanan pertandingan dan keamanan wilayah Malang dan Kapolda Jatim, dan mengusut tuntas penanggung jawab penyelenggaraan pertandingan sehingga terjadi tragedi besar ini,” kata peneliti ISESS, Bambang Rukminto, di Jakarta, Minggu (2/10/2022) pagi.
Dia menilai, aparat keamanan sejatinya mampu memprediksi dan melakukan pencegahan apabila terjadi kerusuhan di stadion. Ratusan korban tewas dan diantaranya anggota polisi menandakan lemahnya aparat kita melakukan deteksi dini. Artinya tak ada perencanaan matang dalam menjamin keamanan pertandingan sepak bola.
Dia meyakinitragedi Kanjuruhan menunjukkan polisi tidak bisa melakukan prediksi dan pencegahan apabila terjadi kerusuhan di stadion, sehingga muncul korban akibat desak-desakan di pintu sempit karena suporter panik. “Dalam pengamanan, harus ada rencana pengamanan dan contingency (rencana cadangan),” katanya.
Dia menyebutkan terdapat statuta Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) yang melarang penggunaan gas air mata dalam pengamanan pertandingan sepak bola di stadion. Terlepas dari itu, tragedi di Stadion Kanjuruhan tidak perlu terjadi jika panitia dan aparat keamanan bertugas secara presisi, prediktif, dan bertanggungjawab, sehingga bisa mencegah kondisi kedaruratan.
“Harus dilihat bahwa tidak semua suporter adalah perusuh. Prediksi dan prevention (pencegahan) itu meliputi rencana pengamanan, jumlah personel, dan antisipasi bila ada kedaruratan,” tambahnya.
