Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap keinginan Presiden RI Prabowo Subianto mengefisienkan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini diungkap saat dirinya bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan sejumlah menteri lainnya, melakukan rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (26/3/2025).
“Saya hanya mau memberikan komentar terkait dengan struktur manajemen BUMN perbankan sekarang, itu memang arahan bapak presiden bahwa jumlah komisarisnya itu dibuat lebih ringkas dan diisi profesional,” kata Airlangga kepada wartawan.
Airlangga menjelaskan, perampingan nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan tiap BUMN. Ia menyebut peninggalan BUMN nantinya akan berkurang dari yang sebelumnya. “Dibandingkan yang sebelumnya lebih gemuk, sekarang lebih ringkas,” ujarnya.
Adapun untuk pengisian posisi tersebut, Airlangga memberikan sedikit petunjuk. Ia mengungkap kalangan profesional akan diutamakan menjabat sebagai komisaris BUMN.
“Arahannya kan harus diisi orang-orang profesional. Jadi kalau misalnya ada yang mewakili kementerian, ada yang mewakili dari keuangan, ada yang mewakili juga,” tutur Airlangga melanjutkan.
Diketahui, Prabowo memanggil Airlangga dan Sri Mulyani ke Istana. Sebelum ratas, Airlangga menyebut pemanggilan kali ini fokus pada pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026. “Rapat. Nanti kita ketahui pada saat di dalam. (Soal) APBN 2026,” ujar Airlangga.
Sri Mulyani juga menyampaikan hal yang sama, di mana APBN 2026 sudah mulai disusun dan akan dilaporkan kepada Prabowo. “Iya, mulai disusun ya. Lapor ke bapak Presiden dulu,” imbuhnya.
Terlihat Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu dan Thomas Djiwandono turut hadir dalam pertemuan tersebut. Selain itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy.
