Kota Depok Jawa Barat adalah kota satelit bagi Kota Jakarta. Apalagi sebagian besar warga Kota Depok, bekerja di Kota Jakarta. Untuk itulah pengolahan ikan yang berada di Kota Depok harus memiliki Sertifikasi Kelayakan Pengolahan atau SKP bagi pelaku usaha pengolahan ikan.
Sertifikasi ini dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, dalam menjamin mutu ikan hasil olahan yang dilakukan UMKM. Dengan demikian dapat menjadi asupan bergizi bagi para konsumennya.
Nah, peran Pemerintah Kota (Pemkot) Depok Jawa Barat berupaya memfasilitasi para pelaku usaha mikro dan kecil pengolahan ikan, agar tersertifikasi.
“Kami memfasilitasi 17 pelaku usaha pengolahan ikan agar tersertifikasi oleh KKP. Para pelaku usaha akan dibantu untuk bisa menerbitkan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP),” kata Kabid Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Depok, M.Nur Hidayat di Depok seperti mengutip antara, Minggu (10/9/2023).
Baca Juga:
Pemerintah harus Bergerak, Praktisi: Ulah TikTok Bisa Picu “Tsunami” Bagi UMKM
Nur Hidayat mengatakan SKP diterbitkan untuk pelaku usaha yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pengolahan ikan yang baik serta menerapkan prosedur operasi standar sanitasi, karena produk perikanan termasuk bahan pangan yang mudah rusak.
Untuk itu KKP membuka layanan dalam rangka mendukung percepatan layanan penerbitan SKP Tahun 2023. DKP3 Kota Depok melalui Tim Pembina Mutu bidang Perikanan dan Penyuluh Perikanan memfasilitasi dan melakukan supervisi serta pembinaan kepada Unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Mikro dan Kecil. SKP akan diterbitkan setelah DKP3 Kota Depok memberikan rekomendasi.
Adanya penyelenggaraan gerai oleh KKP kali ini adalah upaya percepatan layanan penerbitan SKP bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan guna mendorong hilirisasi sektor tersebut. Gerai SKP memberikan layanan langsung dari petugas pembina mutu pusat dan daerah serta penyuluh perikanan yang sigap membantu dalam proses penerbitan SKP.
“Dengan program ini tentu kami mendukung penuh bahwa dalam layanan ini gratis dan mencakup informasi, konsultasi, pendampingan mutu, perizinan berusaha, serta pembuatan akun SKP online yang diperlukan untuk penerbitan SKP,” ujarnya.
Baca Juga:
Dukung Presiden Jokowi, Kemenperin Genjot UMKM Garap Hilirisasi Hasil Hutan
Nur Hidayat mendukung agar program pusat ini terus berlanjut. Sebab inisiatif KKP ini merupakan langkah positif dalam mendukung pertumbuhan dan pengembangan sektor hilirisasi kelautan dan perikanan di Indonesia khususnya di Kota Depok.
“Kami berharap Gerai SKP dapat mendorong lebih banyak pelaku usaha untuk memanfaatkan layanan ini, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usahanya,” ujarnya.
Untuk Kota Depok, imbuhnya, jenis usaha yang dijalankan seperti siomay, bakso, nugget, fishroll dan lain sebagainya.
Ia berharap layanan ini dapat mempermudah investasi di Kota Depok. Dengan tumbuhnya pengolahan ikan di Kota Depok tentu tingkat konsumsi ikan di Kota Depok juga bisa meningkat.
Baca Juga:
Sate Kemasan Khas Lombok, Inovasi Pemasaran ke Pelosok Nusantara
“Kita mengetahui bahwa nilai protein dan gizi ikan tinggi dan juga mendukung dalam menekan angka stunting di Kota Depok,” katanya.
