Market

Dipanggil Prabowo ke Hambalang, Bahlil Ditarget Lifting Minyak Tembus Sejuta Barel


Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku dirinya sempat dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke kediamannya di Hambalang, Bogor, Sabtu (18/1/2025). Rupanya dia kena tegur terkait menurunnya produksi riil atau lifting minyak.

“Saya tadi baru habis rapat dengan Pak Presiden Prabowo di Hambalang,” ujar Bahlil saat memberikan sambutan di acara perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-65 Ormas MKGR yang digelar di Hotel Shangri-la, Jakarta.

Bahlil mengatakan, dirinya dicecar Prabowo soal akumulasi lifting minyak di akhir tahun 2024 yang kurang dari 600 ribu barel per hari. Menurutnya, peningkatan lifting menjadi hal penting karena berkaitan dengan kedaulatan energi nasional.

Baca Juga:  Saat Ekonomi Sulit, Investasi Emas Jadi Idola, BKPN: Hati-hati Penipuan Karat

“Nah ini memang lifting kita sekarang itu menurun. Dua bulan terakhir itu 600 ribu. Sekarang turun lagi ke 590 ribu barel per hari. Konsumsi kita sekarang kurang lebih 1 juta 600 sekitar barel per hari,” kata dia.

Lebih lanjut, dia mengatakan penurunan lifting berpengaruh pada nilai tukar rupiah terhadap dolar. Saat ini, kata dia, pemerintah juga tengah berupaya mengurangi impor.

“Ini juga salah satu kenapa nilai tukar rupiah kita itu menurun terhadap dolar. Kami targetkan, tadi arahan bapak Presiden, 2028-2029 lifting kita harus mencapai 1 juta barel per hari agar kita mampu untuk tidak melakukan impor minyak lagi pada tahun 2029,” ucapnya.

Baca Juga:  Investor Jepang Lepas Obligasi Internasional US$20 Miliar Imbas Tarif Trump

Diketahui pemerintah akan memberikan apresiasi terhadap Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) yang berhasil mengerek lifting dengan kemudahan untuk memperpanjang kontrak yang berakhir. Demikian disampaikan, Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto. Dia menyatakan akan memantau kinerja K3S hingga akhir 2025.

“Misalnya kalau rewardnya kalau itu presdir orang asing kan saya setujui untuk perpanjang izin kerjanya di Indonesia. Kemudian kalau sanksinya ya tidak diperpanjang. Itu salah satu izin kerjanya dia, itu aja salah satunya,” kata Djoko, dikutip Sabtu (18/1/2025).

Back to top button