Pecalang dan Bantuan Ansor Serbaguna (Banser) Nahdlatul Ulama (NU) bakal membantu untuk mengamankan rangkaian perayaan Natal di Bali. Pengamanan ini bagian dari Operasi Lilin Agung yang dilakukan Polda Bali.
“Untuk pengamanan di luar, kami bekerja sama dengan TNI maupun ormas keagamaan. Kami juga sudah berkoordinasi dalam arti, itu menunjukkan toleransi beragama. Dari Islam ada Banser, dari Hindu ada Pecalang,” kata Kapolda Bali Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra saat meninjau kesiapan pos pengamanan terpadu di Padang Bai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Jumat (23/12/2022).
Seperti dikutip Antara, Putu menjelaskan, dari data sementara yang telah dilaporkan kepadanya, ada 133 titik tempat ibadah umat Kristen di Denpasar yang akan dilakukan pengamanan.
Sesuai dengan standar operasional prosedur, kata Putu Jayan, pihak keamanan dari kepolisian akan melakukan sterilisasi terhadap puluhan rumah ibadah tersebut. Tujuannya untuk memberikan rasa aman bagi umat Kristiani yang merayakan Natal.
Operasi Lilin Agung
Operasi Lilin Agung yang dilakukan Polda Bali melibatkan 3.425 personel gabungan. Terdiri dari anggota Polri 1.891 orang. Sedangkan, unsur instansi terkait lainnya sebanyak 1.534 orang. Mereka tersebar di 23 pos pengamanan, 13 pos pelayanan, dan lima pos terpadu.
Ribuan personel tersebut tersebar di 480 titik menjangkau sembilan kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Bali. Termasuk di tempat-tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan peribadatan umat Kristen.
“Untuk pola Pengamanannya sama. Semua sesuai dengan SOP pengamanan dari kami (Polri). Sebelum pelaksanaan persembahyangan misa pada malam Natal, kami akan lakukan sterilisasi pada lokasi gereja oleh personel dari satuan Brimob dan K9 untuk memastikan kegiatan persembahyangan pada hari raya Natal dapat berjalan lancar,” kata Putu.
Terkait pembatasan jemaat, pihaknya telah mendapat informasi dari panitia bahwa setiap gereja memiliki beberapa jam misa untuk menghindari penumpukan massa yang terlalu banyak.
Sementara untuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dirinya mengaku akan mengikuti instruksi yang diberikan pemerintah seperti yang telah berjalan pada waktu-waktu sebelumnya. Sebab, PPKM merupakan keputusan lintas sektor sesuai keadaan di lapangan.
