Komitmen China dalam membangun kereta cepat Jakarta-Bandung, meleset dari proposal awal. Biaya investasinya bengkak hingga Rp27 triliun. Jangan mudah percaya dengan China, Pemerintah Indonesia perlu lebih tegas lagi.
“Ini bukan soal dibohongi atau tidak. Pemerintah Indonesia perlu lebih tegas terhadap China, terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang bengkaknya luar biasa besar. Saya khawatir bengkanya terulang lagi. Ujung-ujungnya ditambal duit APBN,” kata Wakil Ketua Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto kepada Inilah.com, Jakarta, Selasa (2/11/2021).
Biaya proyek bengkak hingga Rp27 triliun, menurut Eko, sangat sulit diterima akal sehat. Bisa jadi, studi kelayakan yang dilakukan China tidak cukup akurat alias abal-abal. Meski saat ini, progres proyek kereta cepat China sudah mencapai 80 persen, bukan jaminan investasinya tidak bengkak.
“Sehingga bengkaknya gede sekali. Dalam hal ini, pemerintah harus tegas. Kalau ada pembengkakan lagi, solusinya bagaimana. Harusnya tanggung renteng. Jangan hanya ditanggung Indonesia, pakai APBN lagi,” tuturnya.
Eko betul. Mencermati proposal awal yang disodorkan China, banyak poin yang meleset. Pertama, China menjanjikan proyek kereta cepat murni berskema bisnis antar BUMN Indonesia dan China, alias business to business.
Poin kedua, China meyakinkan pemerintah Indonesia tak perlu memberikan jaminan apapun dalam proyek kereta cepat. Dengan kata lain, kalau biaya membengkak atau kendala lainnya , resiko diserahkan kepada konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia china (KCIC). Ketiga, China akan terbuka soal teknologi, sehingga memungkinkan adanya transfer ilmu.
“Tetapi apa iya China berikan teknologinya secara gratis. Tentu waktu yang bisa menjawab. Jangan-jangan APBN lagi yang diganggu. Tidak ada salahnya pemerintah menyiapkan antisipasinya,” ungkap Eko.
Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), Dwiyana Slamet Riyadi memastikan, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bakal dapat suntikan modal Rp4,3 triliun dari APBN. Suntikan modal itu masuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) selaku pimpinan holding BUMN Indonesia di PT KCIC. Seiring komitmen kucuran pendanaan dari China Development Bank (CBD).
“Masuknya investasi pemerintah melalui PMN kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) selaku pemimpin konsorsium (leading consortium) kereta cepat Jakarta-Bandung bisa mempercepat penyelesaian pengerjaan proyek setelah sempat tersendat akibat pandemi COVID-19,” kata Dwiyana.
Dwiyana memaparkan, struktur pembiayaan proyek kereta cepat China, adalah 75 persen dari nilai proyek dibiayai CDB, dan 25 persen dibiayai ekuitas konsorsium. Dari 25 persen ekuitas tersebut, sebesar 60 persen berasal dari konsorsium Indonesia, karena sebagai pemegang saham mayoritas.
Artinya, pendanaan dari konsorsium Indonesia ini, sekitar 15 persen dari proyek. Sedangkan sisanya yang 85 persen dibiayai dari ekuitas dan pinjaman bank China (CBD), tanpa jaminan dari Pemerintah Indonesia.
Sedangkan suntikan PMN sebesar Rp4,3 triliun, digunakan untuk pembayaran base equity capital atau kewajiban modal dasar dari konsorsium. Sementara duit utang dari CBD diperkirakan mencapai US$4,55 miliar, atau setara Rp64,9 triliun.
Saat ini, progres pembangunan proyek kereta cepat China, sudah hampir 80 persen. “Rangkaian kereta atau Electric Multiple Unit (EMU) untuk proyek tersebut sudah memasuki tahap produksi di pabrik China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) Sifang di Qingdao, China, dengan sistem manajemen mutu terstandardisasi internasional ISO 9001,” kata Dwiyana.
