Ingat joke almarhum Presiden Gus Dur soal polisi ? Kata Gus Dur, di dunia ini hanya tiga polisi yang baik. Pertama Jenderal Hoegeng, yang kedua patung polisi, dan ketiga polisi tidur (merujuk pada pembatas kecepatan atau speed bump). Nah soal polisi tidur ini juga jadi seloroh lagi. Polisi itu, tidur saja bikin susah, apalagi kalau dia bangun.
Joke di atas paling tidak mewakili ekspresi masyarakat dalam menyatakan ketidakpuasannya terhadap kinerja polisi. Drama polisi bunuh polisi dengan aktor utama jenderal dan istri polisi, terjadi di rumah polisi, yang menyidik juga polisi, menggenapi runtuhnya citra polisi hingga ke titik terbawah.
Menjadi sangat relevan jika kemudian muncul dugaan, jangan jangan memang sudah tidak ada polisi yang baik, kecuali Jenderal Hoegeng, patung polisi dan polisi tidur, seperti joke almarhum Gus Dur ?
Nah soal ini, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo berkeyakinan masih banyak anggotanya yang baik. “Kami yakin bahwa masih banyak anggota kami yang mampu untuk berbuat baik,” kata Sigit dalam Instagram-nya @listyosigitprabowo, Minggu (28/08/2022).
Sigit meminta anggotanya untuk terus semangat dalam menjalankan tugas dan institusi Polri harus terus dijaga sampai kapan pun. “Terimakasih atas dukungan kepada seluruh anggota di lapangan. Dan ini bagi kami menjadi energi untuk semangat baru kami menghadapi situasi yang ada, supaya kami bisa segera memperbaiki citra Polri, marwah Polri,” harap Sigit.
Kami pun yakin dan percaya, masih banyak polisi yang baik. Hanya saja klaim Kapolri itu tidak serta membuat orang kebanyakan percaya begitu saja. Soalnya, banyak kasus dan penyimpangan yang melibatkan anggota Polri. Belakangan Polri seolah muncul layaknya alat pemukul bagi kekuasaan. Dalam menangani aksi massa misalnya, mereka cenderung tampil reaktif dan represif.
Catatan Kontras menunjukkan, sepanjang Juli 2021 sampai Juni 2022, polisi diduga melakukan 677 tindak kekerasan. Jumlah ini meningkat dari periode sebelumnya Mei 2020 sampai Juni 2021 dengan 651 dugaan tindak kekerasan.
Kontras juga menyebut, rentetan kasus itu sebagai parade kekerasan yang kerap kali dipertontonkan dalam sepuluh tahun terakhir. Rangkaian kekerasan itu mulai dari penggunaan senjata api, penganiayaan, hingga penangkapan sewenang-wenang.
Kasus penembakan enam laskar FPI di Km 50 misalnya menjadi salah satu contoh aksi kekerasan yang melibatkan polisi. Kasus itu sendiri sampai saat ini belum bisa diungkap secara terang benderang.
April 2022 lalu Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) merilis Laporan Praktik Hak Asasi Manusia (HAM) di berbagai negara, termasuk Indonesia. Salah satu yang dibahas adalah perampasan nyawa secara sewenang-wenang dan pembunuhan melawan hukum atau bermotif politik.
Salah satunya unlawful killing yang terjadi dalam operasi di Papua dan Papua Barat. Laporan itu menyatakan banyak kasus dugaan pembunuhan di luar proses hukum yang tak diusut. Jika dilakukan penyelidikan pun, maka ujungnya akan gagal mengungkap fakta yang sebenarnya.
Laporan ini juga mengutip laporan Kontras yang menyebut ada 16 kematian diduga karena penganiayaan oleh aparat keamanan antara Juni 2020 sampai Mei 2021. Kasus penembakan laskar FPI di KM 50 juga ada dalam laporan ini.
“Pada 8 Januari 2021, Komnas HAM merilis laporannya tentang penembakan polisi pada Desember 2020 terhadap enam anggota Front Pembela Islam di jalan tol Jakarta-Cikampek di Provinsi Jawa Barat,” tulis laporan itu.
Dari sisi yang lain, gaya hidup para petinggi polisi juga kerap disorot. Ferdy Sambo misalnya punya setidaknya dua rumah mewah di Jakarta Selatan yakni di Jalan Bangka XIA No 7 dan di Jalan Saguling, Duren Tiga. Sambo juga punya rumah di Cempaka Residence, Magelang, Jawa Tengah. Nilai ketiga rumah itu diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah.
Bukan hanya itu, Sambo juga memiliki mobil premium seperti Land Cruiser dan 4 unit Lexus yang nilainya diperkirakan di atas Rp 3 miliar. Belum lagi gaya hidup glamour sang istri yang pastinya punya koleksi tas tas branded.
Sangatlah di luar nalar, dengan gaji dan tunjangan yang tak sampai Rp 40 juta sebulan, seorang Ferdy Sambo bisa memiliki harta kekayaan yang fantastis dan diduga belum tercatat di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Situs LHKPN untuk kekayaan Ferdy Sambo masih belum bisa diakses.
Tak heran jika kemudian Sambo dikaitkan dengan dugaan praktik judi online. Diagram Kekaisaran Sambo 303 yang sempat viral, paling tidak menjelaskan bagaimana dugaan persengkokolan dilakukan sejumlah perwira polisi dengan bandar judi. PPATK memperkirakan uang yang beredar dari judi online ini mencapai ratusan triliun rupiah. Luar biasa …
Gaya hidup mewah para petinggi Polri ini sebetulnya bukan barang baru. Tahun 2010 silam, 17 perwira tinggi polisi diperkirakan memupuk kekayaan dengan cara yang tak lazim dalam skandal rekening gendut. Sejumlah nama jenderal polisi di kala itu memiliki kekayaan ratusan miliar rupiah. Belakangan kasus ini pun menguap dan tak jelas juntrungannya.
Ada lagi kasus dugaan aliran dana ke petinggi Polri dalam skandal buku merah di KPK. Skandal ini menyeruak setelah Indonesialeaks membongkar dugaan perusakan barang bukti penyidikan kasus korupsi yang melibatkan pengusaha Basuki Hariman. Dalam skandal tersebut, ada nama Tito Karnavian dan sejumlah pejabat tinggi negara lain yang diduga menerima kucuran dana dari Basuki.
Momentum Bersih Bersih
Mencuatnya kasus Sambo dalam dua bulan terakhir, sebetulnya bisa menjadi momentum bagi Polri untuk bersih bersih. Di awal kepepimpinannya Kapolri Jenderal Sigit pernah berjanji akan membereskan anak buahnya yang melanggar.
“Ada pepatah, ikan busuk mulai dari kepala, kalau pimpinannya bermasalah, bawahannya akan bermasalah juga. Pimpinan harus jadi teladan sehingga bawahannya akan meneladani,” tegas Sigit dalam acara penutupan pendidikan Sespimti Polri Dikreg ke-30, Sespimen Polri Dikreg ke-61, dan Sespimma Polri angkatan ke-66 di Lembang, Jawa Barat (27/10/2021) lalu.
Sejauh ini kita mengapresiasi penangangan kasus Sambo. Sampai Senin, (05/09/2022) selain Ferdy Sambo, Polri juga sudah memecat Kompol Baiquni Wibowo dan Kompol Chuck Putranto. Ketiganya mengajukan banding atas pemecatan tersebut.
Ada pula empat perwira yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Brigjen Hendra Kurniawan selaku mantan Karopaminal Divisi Propam Polri, Kombes Agus Nurpatria selaku mantan Kaden A Biropaminal Divisi Propam Polri, AKBP Arif Rahman Arifin selaku mantan Wakadaen B Biropaminal Divisi Propam Polri dan AKP Irfan Widyanto selaku mantan Kasubnit I Subdit III Dittipidum Bareskrim Polri.
Polri juga terus mendalami dugaan pelanggaran etik dari anggotanya dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir J. Polri akan menggelar sidang etik untuk 28 anggota yang diduga melakukan pelanggaran. Sebanyak 28 personel polisi itu akan disidang Biro Pengawasan dan Pembinaan Profesi terkait dugaan perintangan penyidikan (obstruction of justice).
Hanya saja tidak sedikit kalangan yang mulai mempertanyakan sejumlah kejanggalan dan agak tersendatnya proses penangangan kasus Sambo. Bahkan Sambo disebut sebut tengah mencari celah untuk terbebas dari hukuman maksimal.
“Saya selalu ingatkan (penyidik, jaksa, dan hakim), hati-hati! Sambo bukan orang sembarangan. Puluhan tahun dia di reserse, bukan gak tahu dia cara (gestur tangan ‘mengatur kasus’), Iya kan, sebagai bos mafia dia tahu caranya keluar dari (hukuman),” ucap Ketua Komnas HAM Ahmaf Taufan Damanik dalam video yang viral di dunia maya, Jumat, pekan lalu.
Akhirnya, semua tergantung dari keberanian politik Kapolri, tentu juga dukungan dari Presiden Jokowi untuk mengawal kasus ini hingga tuntas, dan para pelaku dihukum maksimal. Kita tunggu komitmen awal Kapolri untuk menerapkan pepatah “Ikan busuk mulai dari kepala”. Sudah saatnya para polisi baik pegang kendali.
Langkah Kepala Kepolisian Nasional Jepang (NPA) Itaru Nakamura, yang mundur setelah menganggap dirinya gagal melindungi mantan PM Jepang Shinzo Abe dari aksi penembakan, bisa jadi contoh bagi Kapolri.
