Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat memberikan lima rekomendasi menyusul anjloknya jumlah pemudik yang merupakan cerminan lumpuhnya daya beli masyarakat di momen Lebaran 2025.
“Untuk mencegah spiral deflasi dan ketimpangan yang lebih dalam, pemerintah perlu merancang kebijakan yang bersifat segera, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Pertama, subsidi transportasi inklusif. Subsidi tidak boleh hanya fokus pada transportasi udara,” ucap Achmad Nur kepada inilah.com di Jakarta, dikutip Kamis (27/3/2025).
Pemerintah, lanjut dia, harus mengalokasikan anggaran untuk menekan harga tiket bus antarkota, kereta ekonomi, dan kapal laut. Skema diskon atau voucher mudik bagi masyarakat berpenghasilan rendah perlu diperluas, dengan verifikasi data yang akurat melalui integrasi sistem kependudukan.
Kedua yakni pembebasan biaya tol dan bantuan bahan bakar. Pembebasan tol selama periode mudik akan mengurangi beban ekonomi pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi. Selain itu, subsidi BBM untuk angkutan umum, menurutnya, dapat mencegah kenaikan harga tiket yang biasanya melonjak jelang Lebaran.
“Ketiga, perlindungan tenaga kerja dan UMKM. Pemerintah perlu memperkuat program perlindungan sosial bagi pekerja rentan PHK, seperti perluasan program kartu prakerja atau bantuan tunai bersyarat. Untuk UMKM, insentif pembiayaan murah dan bantuan pemasaran digital dapat membantu mereka bertahan di tengah penurunan permintaan,” tuturnya.
Keempat, yaitu pemerataan infrastruktur digital. Achmad menyatakan, transisi digital harus dibarengi dengan percepatan pembangunan infrastruktur internet di daerah tertinggal, pelatihan literasi keuangan, dan insentif bagi UMKM yang bertransaksi digital.
“Tanpa ini, klaim inklusi keuangan hanya akan menjadi jargon,” imbuh dia.
Rekomendasi yang terakhir adalah koordinasi lintas sektor yang lebih efektif. Achmad menyebut Pemerintah perlu melibatkan pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat sipil dalam merancang kebijakan mudik.
“Misalnya, kerja sama dengan aplikasi navigasi untuk menyediakan informasi lalu lintas real-time atau kolaborasi dengan platform e-commerce untuk mempromosikan produk UMKM lokal,” tandasnya.
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memproyeksi angka pemudik di Lebaran 2025, anjlok hingga 24 persen ketimbang tahun lalu.
Survei Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub mencatat, total pemudik 2025 kemungkinan hanya 146,48 juta orang. Kalah jauh dibandingkan tahun sebelumnya yang tembus 193,6 juta pemudik.
“Benar, besaran potensi pergerakan masyarakat saat mudik lebaran tahun ini (2025) mengalami penurunan dibanding tahun lalu,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub Budi Rahardjo, Sabtu (22/3/2025).
Penyababya? Budi berkilah, bukan ranah Kemenhub untuk membahasnya. Mungkin dia enggan menyebut bahwa longsornya daya beli membuat para perantau yang tinggal di Jakarta, ogah pulang kampung. Lagi-lagi soal isi kantong.
