Peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati mengingatkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), pihak yang paling berhak dalam meramu dan menentukan komposisi pemerintah adalah para partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM), pemenang Pilpres 2024.
Hal ini ia sampaikan dalam merespons sikap partai pimpinan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang lantang menyuarakan agar dibentuk Kementerian Haji. “Saya pikir itu menjadi hak politik KIM, selaku pemenang pemilu untuk merumuskan proporsi kementerian yang ideal,” ucap Wasisto kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Rabu (17/7/2024).
Sementara itu, Pansus Haji DPR yang saat ini sedang berjalan menurutnya, memang dibentuk sebagai upaya merespons segala permasalahan terjadi selama penyelenggaraan haji kemarin.
Namun, terkait pembentukan kementerian haji dirinya menilai, perlu kajian lebih dalam lagi. Ia menyarankan, Panitia Khusus (Pansus) Haji tak usah bermanuver, fokus saja menelusuri segala persoalan penyelenggaraan haji, sebagaimana dalil awal dari pembentukan pansus.
“Terkait Kementerian Haji, saya pikir ada kiranya perlu studi lanjut ke negara-negara mayoritas muslim lainnya, terutama soal tupoksinya,” tandasnya.
Sebelumnya, anggota Pansus Haji DPR dari Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah menyatakan sikap setuju terkait digulirkannya wacana pembentukan kementerian haji. Terlebih, UU Kementerian Negara juga sudah mengalami revisi.
Alasannya, beban Kementerian Agama sudah terlalu banyak sehingga tidak bisa mengurusi pelaksanaan haji dengan baik. “Kalau memang ternyata problem ini juga karena ada masalah institution building-nya, kelembagaannya, ya kenapa tidak? Karena memang beban Kementerian Agama ini kan sudah too much, sudah banyak banget. Kemenag ini kan sudah kayak beberapa kementerian jadi satu,” tegas Luluk secara virtual dalam diskusi bertajuk ‘Pansus Haji Jawab Masalah Haji Selama Ini’, Selasa (16/7/2024).
Ia menambahkan, belum lagi isu-isu lainnya terkait dengan keagamaan, kerukunan hingga pernikahan. Oleh karena itu, dirinya menilai bila haji hanya diberikan kepada satu dirjen saja, maka tidak ideal. “Nah mestinya haji ini memang harus dikelola oleh satu badan entah itu menteri atau badan yang selevel dengan itu, yang memang tugasnya total untuk membangun ekosistem haji secara keseluruhan,” tutur dia.
PKB Incar Kursi di Kementerian Haji?
Sikap PKB yang lantang ingin menggulirkan wacana pembentukan Kementerian Haji makin memperkuat dugaan bahwa pembentukan pansus sarat dengan kepentingan politik. Ada yang beranggapan ini bentuk balas dendam Cak Imin karena PBNU tak mau mendukungnya di Pilpres 2024. Ada juga anggapan, yang menyebut ini adalah cara PKB menyingkirkan PBNU dari pemerintahan.
Memang belum ada bukti kuat atas dua prasangka tersebut. Namun yang jelas, Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno menyebut tentu unsur politis tak bisa dilepaskan dari pembentukan Pansus haji di DPR.
“Bahwa ada unsur politis di dalamnya pasti, itu tidak bisa dibantah dan bagi kita kalaupun toh ada pansus, ya sebenarnya diharapkan supaya pansus ini bisa mengungkap soal temuan-temuan yang selama ini terkait haji, itu bisa disampaikan secara terbuka itu saja,” katanya.
Ia mengingatkan, Pansus harus bisa bekerja sesuai kewenangannya, jangan sampai malah ‘masuk angin’ tanpa menyelesaikan persoalan haji selama ini.
“Kita tinggal uji apakah pansus ini terus bergulir ataukah hanya akan ‘masuk angin’ di tengah jalan, mengingat usia pansus ini kan tidak lama. Tidak lama dalam arti masa (jabatan) anggota dewan itu kan akan segera berakhir dan akan digantikan oleh anggota dewan yang baru,” tuturnya.
Cak Imin vs Gus Yaqut
Rumor gesekan antara Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut sudah lama santer, utamanya pada gelaran Pilpres 2024. Yaqut disebut merepresentasikan posisi Pengurus Besar NU, yang kini dipimpin oleh kakaknya, Yahya Cholil Staquf. Sedangkan Cak imin, memiliki riwayat panjang perseteruan dengan keluarga Gusdur
Pertentangan kerap dipertontonkan keduanya, lantaran berebut suara warga Nahdlatul Ulama (NU). Salah satu contohnya, Saat acara doa bersama Wahana Nagara Rahaja di Solo pada Jumat, 29 September 2023.
Gus Yaqut selaku kader PKB, menyampaikan pandangannya soal kriteria memilih pemimpin, menjelang Pemilu 2024. Ia mengajak supaya tak memilih pemimpin yang hanya pandai berbicara dan bermulut manis, serta yang memakai agama untuk kepentingan politik.
Pernyataan tersebut menuai polemik. PKB menilai ungkapan Yaqut Cholil menimbulkan spekulasi. Akibatnya, pihak partai akan memberikan sanksi kepada Yaqut Cholil atas pernyataannya. Yaqut Cholil mengaku tak ada yang salah dengan statementnya. Sementara di sisi lain, Cak Imin menganggap Yaqut Cholil sebagai buzzer.
Cendekiawan Nahdlatul Ulama (NU) Nadirsyah Hosen atau Gus Nadir mengungkapkan awal mula gesekan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Menurut Gus Nadir, persoalan itu timbul seiring sikap politik PBNU di bawah Ketua Umum Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya menjaga jarak dan mencabut hak-hak istimewa PKB selaku partai yang dilahirkan NU.
PKB yang sebelumnya memiliki hak khusus dari NU, kata Gus Nadir, tiba-tiba di masa kepemimpinan NU Gus Yahya dianggap sama seperti partai politik pada umumnya. Sejumlah Pengurus Cabang NU (PCNU) yang mengizinkan pengurus PKB menggelar acara di kantor mereka juga mendapatkan surat peringatan (SP). “Di situ mulai terjadi (keretakan),” kata Gus Nadir pada Januari lalu, dalam sebuah wawancara media tv nasional.
Selain itu, Gus Yahya dan adiknya, Yaqut juga sempat keberatan ketika Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan bahwa pemilih PKB yang berjumlah jutaan orang tidak terdampak oleh omongan Gus Yahya.
Dalam pernyataan itu, Gus Yahya dianggap tidak memiliki pengaruh ke akar rumput dan tidak mengakar. “Dan ada masanya Cak Imin, ya kan ngomong kayak begitu antar kawan biasa, ‘Enggak ngefek lu lah’,” ujar Gus Nadir.
Selain itu, Cak Imin bercanda bahwa pihaknya “ber-PKB”, sedangkan persoalan NU terserah masing-masing. Namun, hal itu memunculkan reaksi lain ketika dipublikasikan, meskipun pernyataan tersebut dilontarkan untuk bercanda. “Tapi itu jadi timbul gesekan,” kata Gus Nadir.
