Soal Rencana Prabowo Pecah Kementerian PUPR, Begini Tanggapan Menteri Basuki

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menilai tidak menjadi masalah apabila Presiden Terpilih Prabowo Subianto ingin memisahkan antara kementerian pekerjaan umum dengan kementerian perumahan.

“Enggak masalah. Kan selalu saya bilang, organisasi itu hanya satu vehicle untuk mencapai suatu tujuan. Dulu PU juga PU saja, kemudian jadi PU dan tenaga listrik, lalu kimpraswil menjadi kimbangwil. Kemudian jadi PU pisah dengan perumahan sendiri, sekarang digabung PUPR,” ucap Basuki di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2024).

“Trus sekarang mau dipisahkan lagi dengan perumahan rakyatnya ya enggak masalah,” sambungnya.

Ia menilai bila melihat pernyataan Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih Hashim S. Djojohadikusumo, kata dia, ingin mengembalikan PU ke khitahnya.

“(Prabowo ingin) kembalikan PU pada khitahnya sebagai core business PU. Jadi (hanya ada) Bina Marga, Cipta Karya, dan Sumber Daya Air (di kementerian PU) tidak apa-apa, karena memang PU sebagai pembina jasa konstruksi,” ujarnya.

“Jadi semua aturan konstruksi itu ada di PUPR, secara UU yang lainnya mengikuti, jadi saya kira enggak masalah,” lanjutnya.

Terkait anggaran, Kementerian PUPR telah mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp61,3 triliun. Sementara total anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan nota keuangan RAPBN sebesar Rp75,63 triliun sehingga pagu kebutuhannya mencapai Rp136,94 triliun.

Basuki menyatakan anggaran tersebut, sudah termasuk untuk alokasi ke Ditjen Perumahan sebesar Rp12,03 triliun. Meski begitu, ia menegaskan tentu hal ini belum final, mengingat masih ada sejumlah program prioritas di PUPR pada 2025 mendatang.

“Itu sudah (masuk anggaran perumahan). Jadi dirjen SDA, Bina Marga, Cipta Karya dan perumahan itu bisa dipisah, tapi itu belum final, nanti tergantung Badan Anggaran (Banggar),” ungkap Basuki.

“Nanti kalau ada penambahan anggaran baru dibagi, karena kami mengusulkan Rp136 triliun, tapi tadi dibilang juga oleh pak Hamka dari Banggar bahwa ada renovasi sekolah 20 triliun yang dialokasikan oleh PU dan badan pangan,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih, Hashim S. Djojohadikusumo menyinggung bahwa Prabowo Subianto telah menyetujui wacana pembentukan Kementerian Perumahan, sebagai langkah pemisahan pada Kementerian PUPR.

“Pak Prabowo sudah setuju kita akan mendirikan Kementerian Perumahan seperti dulu,” kata Hashim dalam acara APEC BAC Indonesia: Optimisme Dunia Usaha dalam Bermitra dan Menyongsong Pemerintahan Prabowo-Gibran, di Hutan Kota Plataran, GBK, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (31/8/2024).

Menurutnya, hal ini sebagai bentuk komitmen Prabowo-Gibran untuk menggenjot pembangunan. Rencananya, pemerintahan berikutnya telah menyiapkan program 3 juta hunian per tahun, yang terdiri dari pembangunan 2 juta unit rumah di pedesaan dan 1 juta unit apartemen di perkotaan.

“Kita akan membangun setiap tahun 2 juta unit rumah di pedesaan. Konstruksinya dipercayakan kepada UMKM Koperasi dan BUMDes. Perusahaan kontraktor konglomerat dilarang untuk masuk ke bidang ini,” tegasnya.

Sementara itu, untuk mencapai target pembangunan 1 juta apartemen di kota setiap tahunnya, pemerintah akan bekerja sama dengan pemerintah daerah.

“Kalau kita mau cepat bergerak, kita harus lihat mana ada lahan milik negara. Dan lahan milik negara akan nanti diutamakan untuk perumahan sosial, perumahan rakyat. Antara lain, 153 pasar milik PD Pasar Jaya milik DKI itu nanti kita akan gandeng,” tuturnya.

“Kita akan bekerja sama, pemerintah pusat, Perumnas misalnya, kerjasama, kita akan nanti kita kembangkan,” ungkap Hashim.