Kementerian Transmigrasi (Kementrans) mendorong pertumbuhan ekonomi di 38 provinsi bisa melejit pada 2025. Berbagai potensi di daerah khususnya sektor pertanian harus segera dikembangkan.
Direktur Jenderal (Dirjen) Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Kementrans, Velix V Wanggai, mengatakan, kehadiran Kementrans untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah di tanah air. “Selain pertumbuhan ekonomi, tugas lembaga ini juga mendorong potensi ekonomi produktif di berbagai wilayah,” kata Velix di Wamena, Jayawijaya, Papua Pegunungan, Sabtu (1/2/2025),
Mengingatkan saja, Kementrans dibubarkan pada 1999, kemudian digabungkan dengan Kementerian Desa. Namun di kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Kementrans berdiri sendiri.
Kata Velix, instrumen yang tidak kalah penting yakni kehadiran Kementrans untuk mendorong percepatan pembangunan di tanah Papua. “Kementerian ini harus dapat membangun the future of Indonesia atau masa depan Indonesia melalui berbagai terobosan pembangunan di Tanah Papua,” ujarnya.
Saat ini, kata dia, Kementrans telah memetakan potensi-potensi wilayah yang ada di Papua, dari 153 kawasan transmigrasi potensial di Indonesia terdapat 10 kawasan transmigrasi berada di Tanah Papua. “Baik kawasan transmigrasi di Klamono dari Sorong dan kemudian Papua Selatan terdapat transmigrasi Salor dan Muting,” katanya lagi.
Dia mengharapkan, 10 kawasan transmigrasi di Tanah Papua dapat menjadi satu episentrum baru dalam pertumbuhan ekonomi dan pemerataan di Tanah Papua.
“Secara keseluruhan kami telah petakan potensi-potensi sektor unggulan, seperti di Muting ada perkebunan karet, Lere dan Senggi (Jayapura dan Keerom) ada pinang, ubi jalar dan sebagainya,” ujarnya pula.
Dia menegaskan potensi yang telah dipetakan ini pembangunan berkelanjutannya akan didorong lintas kementerian, sehingga sasaran yang ingin dicapai tepat sasaran.
“Kami ingin menegaskan bahwa dengan kehadiran kementerian baru ini dan prioritas kepada Tanah Papua lebih kepada konteks revitalisasi kawasan transmigrasi yang telah eksisting di tanah Papua,” katanya.
Dia kembali menegaskan bahwa dalam pembangunan di Tanah Papua melalui Kementrans tidak ada perpindahan penduduk dari luar Papua ke wilayah Papua. “Kami lebih kepada langkah revitalisasi kawasan yang sudah ada pembenahan jalan-jalan produksi pertanian, lebih mendorong investasi atau korporasi untuk mengelola sumber daya alam yang ada di sini sesuai potensi wilayah,” kata Velix.
