Dalam wacana pembentukan koalisi besar, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai tidak mungkin akan meninggalkan PDI Perjuangan dan berjalan sendiri dalam memprakarsai pembentukan koalisi untuk menghadapi pemuilu 2024 mendatang. Kalaupun koalisi besar itu terwujud, persoalan selanjutnya terletak pada penentuan siapa figur yang akan diusung. Ini membutuhkan ruang kompromi yang tidak mudah.
“Wacana koalisi besar ini memang tidak menghadirkan PDIP di dalamnya, sehingga langkah ini merupakan inisiatif Jokowi semata atau memang ada pesan politik dari PDIP melalui Jokowi. Semua masih dalam spekulasi,” kata Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang Dr Ahmad Atang, di Kupang, Selasa (4/4/2023).
Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi yang turut hadir dalam acara silaturahmi bersama pimpinan partai koalisi Indonesia Raya (KIR) dan koalisi Indonesia bersatu (KIB) di kantor DPP PAN mengatakan bahwa para ketua umum tersebut cocok berkoalisi.
Presiden berharap agar parpol-parpol dapat bergabung dalam koalisi besar demi kebaikan rakyat.
“Saya hanya bilang cocok (berkoalisi), terserah pada ketua umum partai atau gabungan ketua umum partai, untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa, untuk kebaikan rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan akan lebih baik,” kata Jokowi.
Ahmad Atang menambahkan, langkah Jokowi mengumpulkan pimpinan partai koalisi Indonesia Raya (KIR) dan koalisi Indonesia bersatu (KIB) di kantor DPP PAN memang menjadi spekulasi publik terkait arah koalisi besar yang digagas sebelumnya.
“Tetapi di sini Jokowi sedang memainkan peran kunci untuk menyatukan dua kubu koalisi yang selama ini berjalan sendiri-sendiri. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa koalisi pendukung pemerintah Jokowi minus Nasdem akan mengusung pasangan calon presiden,” katanya.
Terlepas dari itu menurut dia, jika koalisi besar ini terwujud maka diskusi politik hanya di seputar siapa figur yang akan diusung, kata pengajar ilmu komunikasi politik pada sejumlah perguruan tinggi di NTT itu.
Menurut dia, saat ini KIR telah memiliki figur yang telah disepakati, yakni Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar, sedangkan KIB memang belum memiliki pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.
Karena itu, dengan bergabungnya KIR dan KIB dalam satu koalisi besar dapat dipastikan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sudah dibangun akan didiskusikan ulang. Ini membutuhkan ruang kompromi dan konsensus yang win-win solution.
“Dilihat dari figur yang dimiliki oleh dua koalisi besar yang ada, tentu yang paling siap sebagai capres adalah Prabowo Subianto,” katanya.
Sedangkan figur lain seperti Ganjar Pranowo akan sulit masuk dalam gerbong koalisi besar apalagi kalau di dalamnya ada PDIP. Dengan adanya koalisi ini maka peluang Ganjar semakin kecil.
Dan menurut dia, dengan koalisi besar ini, kemungkinan hanya ada dua pasangan yang akan bertarung di pilpres 2024 mendatang.
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga, pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.
Wiguna Taher
