Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengungkapkan 4 krisis yang bakal dihadapi pemerintahan Prabowo-Gibran di tahun pertama.
Ekonom menilai tahun pertama pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, akan menghadapi tantangan yang lebih berat, terutama dari sisi ekonomi.
Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menyampaikan bahwa terdapat empat potensi krisis di bidang ekonomi yang akan menjadi tantangan pemerintahan mendatang. Apa saja?
1. Krisis Fiskal
Hal ini tercermin dari debt service ratio (DSR) Indonesia atau rasio jumlah utang terhadap penerimaan negara yang diperkirakan mencapai 43,45 pada 2025.
“DSR sudah 43,4 persen, artinya kita menghabiskan 43,4 persen untuk membayar utang dan bunga bunga. Untuk membayar utang dan bunga utang, itupun tidak punya, jadi [pemerintah] harus berutang lagi,” kata Wijayanto dalam sebuah acara diskusi publik di Jakarta, Kamis (11/7/2024).
Di sisi lain, pria yang akrab disapa Wija itu mengatakan bahwa rasio pajak ke depan masih stagnan karena masalah struktural.
Pemerintah dalam rangka melakukan pembiayaan juga dinilai akan semakin tergantung pada Surat Berharga Negara (SBN) dengan bunga yang tinggi.
2. Krisis Sektor Industri
Menurut Wija, Indonesia tengah menghadapi deindustrialisasi dini, di mana sektor manufaktur hanya mewakili 18 persen dari PDB, turun dari 22 persen pada periode 2010-an.
3. Krisis Lapangan Kerja
Wija menyebut ada sebanyak 10 juta Gen-Z menganggur. “Hal ini juga mengindikasikan bahwa pemerintah gagal memanfaatkan demographic bonus,” katanya.
Sementara itu, pekerja di sektor informal juga masih mendominasi, mencapai 60 hingga 70 persen dari total pekerja.
Fenomena pemutusan hubungan kerja atau PHK pun marak terjadi di sejumlah industri.
4. Krisis Rupiah
Wija mengatakan nilai tukar rupiah dalam setahun terakhir melemah terhadap 81,28 persen seluruh mata uang dunia.
Perkembangan ini pun, kata dia, sudah dengan dukungan harga komoditas global yang tinggi, upaya stabilisasi Bank Indonesia melalui Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), dan penerbitan SBN dengan tingkat suku bunga yang cenderung tinggi.
