Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak ada muatan politik dalam penegakan hukum memberantas tindak pidana korupsi. Pernyataan itu merespons mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Denny Indrayana yang menuding penegakan hukum KPK bermuatan politik dan berkeinginan menjegal calon presiden (capres) tertentu.
“Kami pastikan kacamata KPK murni penegakan hukum,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (1/2/2023).
Dia menjelaskan, sepanjang ada alat bukti cukup, KPK akan memproses hukum siapa pun juga tanpa melihat latar belakangnya.
Lebih jauh, Ali mengatakan, lembaga tempatnya bernaung mengetahui adanya pihak-pihak yang berupaya mengaitkan penegakan hukum oleh KPK dengan narasi tertentu. Hal ini terutama jelang tahun politik 2024.
“Kami sadar betul semua yang dilakukan KPK saat ini. Ke depan pasti akan selalu dikaitkan dengan narasi politik semacam itu karena memang menjelang tahun politik 2024,” ujarnya menegaskan.
Ali pun menyayangkan pernyataan Denny Indrayana yang membuat KPK seakan memihak kelompok tertentu dalam penegakan hukumnya.
“Karena apa yang disampaikannya jelas dapat dibaca publik seolah-olah merupakan bagian dari desain narasi politik untuk kepentingan yang bersangkutan dan kelompoknya,” ujar Ali.
Namun, Ali kembali menyebut, penindakan oleh KPK murni penegakan hukum tanpa pandang bulu.
Dia juga mengatakan, proses peradilan oleh KPK terbuka untuk publik. Oleh karena itu, seluruh lapisan masyarakat bisa menilai dan langsung mengawasi hasil kerja tim KPK.
“Pada gilirannya hasil semua proses penegakan hukum KPK akan diuji secara terbuka melalui proses peradilan yang terbuka untuk umum. Bahkan publik juga bisa langsung menilai, mengawal dan mengikutinya,” ujar Ali menambahkan.
