Tiga kandidat dalam debat ketiga Pilpres 2024 yang diselenggarakan di Istora Senayan, Jakarta, baru baru ini mengenai isu keamanan siber mendapat sorotan khusus. Pakar Keamanan Siber Indonesia dari CISSREC, Pratama Persada, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap minimnya perhatian terhadap kedaulatan siber dalam debat tersebut.
“Debat ini seharusnya menjadi platform untuk menyoroti isu kedaulatan siber, yang merupakan aspek krusial dalam menjaga integritas dan keamanan informasi nasional,” ujar Pratama kepada inilah.com, Selasa (9/1/2024).
Dalam debat yang mengusung tema pertahanan dan keamanan, politik luar negeri, globalisasi, dan hubungan internasional, hanya Ganjar Pranowo, capres nomor urut 3, yang secara eksplisit menyampaikan isu keamanan siber dalam visi dan misinya. Sementara itu, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto hanya memberikan pandangan umum yang cenderung normatif.
“Kita membutuhkan lebih dari sekadar pengakuan masalah. Diperlukan strategi konkret dan langkah-langkah inovatif untuk mengatasi tantangan keamanan siber yang kita hadapi,” tambah eks Ketua Tim Lemsaneg Cyber Defence Kementerian Pertahanan Republik Indonesia tersebut.
Kedaulatan Siber: Aspek Terlupakan
Pratama menekankan bahwa tidak ada capres yang menyentuh masalah kedaulatan siber, yang mencakup kontrol negara atas informasi dan teknologi dalam batas wilayahnya. “Kedaulatan siber bukan hanya tentang pertahanan dari serangan siber, tetapi juga tentang penguatan kontrol pemerintah terhadap informasi dan teknologi di dalam negeri,” jelasnya.
Ganjar Pranowo mengusulkan penunjukan duta besar siber, sebuah ide yang dianggap Pratama sebagai langkah maju.
“Ini adalah langkah yang sangat diperlukan. Duta besar siber dapat mengorkestrasikan kerja antarlembaga seperti BSSN, BIN, Kominfo, dan Pusansiad, yang saat ini bekerja secara terpisah,” ucap Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber dan dan Komunikasi CISSReC tersebut.
Pentingnya Edukasi dan Literasi Keamanan Siber
Pratama juga menekankan pentingnya edukasi dan literasi keamanan siber kepada masyarakat.
“Kita perlu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko keamanan siber, seperti malware, phishing, dan social engineering. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan,” ungkapnya.
Menghadapi pemilihan umum yang akan datang pada 14 Februari, Pratama menyoroti sejumlah pekerjaan rumah untuk pemimpin baru, termasuk peningkatan keamanan siber, pengesahan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, dan pembentukan otoritas pelindungan data pribadi.
“Kita juga perlu integrasi antar kementerian dan lembaga dalam Satu Data Indonesia dan meningkatkan literasi keamanan siber, terutama menghadapi ancaman dari teknologi baru seperti IoT dan AI,” tambahnya.
Isu keamanan siber, khususnya kedaulatan siber, memerlukan perhatian serius dari para capres. Kebocoran data yang terjadi belakangan ini menunjukkan betapa pentingnya isu ini bagi keamanan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia
