Pilkada Jakarta tak Bersengketa di MK, DPRD Harap Pramono-Rano Bisa Dilantik 7 Februari

Ketua DPRD Jakarta Khoirudin, berharap pelantikan kepala daerah Pilkada 2024 yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) tetap dilaksanakan pada 7 Februari 2025.
“Mudah-mudahan yang tidak bersengketa (MK) dilantik duluan, (7 Februari) yang bersengketa belakangan,” kata Khoirudin di Jakarta, Rabu (15/1/2025).
Menurutnya, pelantikan pada Februari bisa mempercepat kinerja gubernur dan wakil gubernur terpilih. Termasuk juga untuk Pramono Anung-Rano Karno di Jakarta. “Untuk lebih mempercepat kinerja kita di sini,” ucapnya.
Sebelumnya, DPRD Jakarta telah resmi mengumumkan penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) terpilih Provinsi Daerah Khusus Jakarta tahun 2024 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (14/1/2025).
“Hari ini Selasa, 14 Januari 2025, melalui Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta secara resmi kami mengumumkan penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta Nomor urut 3 Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M., dan H. Rano Karno, S.IP.,” ujar Khoirudin.
Ia menjelaskan, penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih ini berdasarkan hasil total suara sah yang masuk ke KPUD Jakarta. Menurutnya, hal ini merupakan bukti nyata partisipasi aktif masyarakat Jakarta dalam proses pemilihan kepala daerah yang telah berjalan lancar, aman, dan damai.
Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih tahun 2025-2030 mendapatkan perolehan suara sebanyak 2.183.239 atau 50,07 persen dari total suara sah.
Setelah pengumuman penetapan ini, DPRD DKI Jakarta akan bersurat kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan penetapan pasangan Pramono Anung Wibowo dan Rano Karno menjadi pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta periode tahun 2025-2030.