Anggota Komisi VII dari Fraksi PKS (F-PKS), Mulyanto tidak setuju jika pemerintah memaksa Pertashop menjual BBM Pertalite dengan harga nonsubsidi, seperti dilakukan SPBU milik Vivo. Itu bukan solusi.
“Kebijakan tersebut bisa menimbulkan masalah baru, yaitu maraknya tindak penyelewengan dan penyalagunaan alokasi BBM bersubsidi bagi masyarakat yang membutuhkan,” jelas Mulyanto dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (18/7/2023).
Pernyataan Mulyanto ini merespons keluhan pengusaha Pertashop saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR, pekan lalu. Selama ini, margin Pertashop dari penjualan Pertalite hanya Rp800 per liter. Kalah bersaing dengan para pengecer yang margin-nya bisa Rp2.500 per liter. Akibatnya, banyak Pertashop yang tutup.
Jika kebijakan dua harga untuk satu produk yang diterapkan, kata dia, berpeluang terjadinya kelangkaan Pertalite bersubsidi di SPBU. Agar tak terjadi, pemerintah perlu memikirkan langkah antisipasinya. “Sebab kebijakan ini akan mengacaukan pasar dan mengganggu pasokan Pertalite bersubsidi ke SPBU,” sambungnya.
Ia pun mengusulkan agar pemerintah memperkecil selisih harga jual Pertalite dan Pertamax. “Caranya dengan menurunkan harga jual BBM Pertamax. Apalagi saat ini harga minyak mentah dunia sedang anjlok,” imbuh dia.
“Dengan demikian masyarakat yang sebelumnya menggunakan Pertalite menjadi tertarik, beralih menggunakan Pertamax yang sekarang banyak tersedia di Pertashop,” lanjutnya.
Mulyanto menilai bahwa fungsi Pertashop sebagai mitra Pertamina dalam menjual BBM umum atau BBM nonsubsidi, sudah tepat. Namun jangan sampai gara-gara salah kebijakan justru mematikan mereka.
“Sementara penjualan BBM bersubsidi tetap ditangani Pertamina melalui SPBU-SPBU besar. Selain alokasi kuotanya lebih terkontrol, pendistribusiannya juga lebih mudah,” ucap dia.
Di sisi lain, dirinya mengatakan bahwa harusnya keluhan semacam itu tidak terjadi. Sebab berdasarkan data yang disampaikan Pertamina, tren permintaan Pertalite terus turun. Harusnya, secara otomatis permintaan BBM nonsubsidi meningkat.
“Kalau Pertamina bilang permintaan Pertalite terus turun, tapi di sisi lain pengusaha Pertashop mengatakan penjualan Pertamax di tokonya sangat minim, maka bisa disebut ada keanehan,” tegas Mulyanto.
Sebelumnya, sejumlah pengusaha Pertashop (Pertamina Shop) Jawa Tengah dan DIY mengadu ke Komisi VIII DPR. Lantaran, mereka tekor dalam jumlah besar. Karena terus merugi, banyak Pertashop yang terpaksa gulung tikar. Dari 448 pengusaha Pertashop yang terdaftar, kini tersisa 201 perusahaan.
Ketua Paguyuban Pengusaha Pertashop Jateng dan DIY, Gunadi Broto Sudarmo mengatakan, omzet bulanan anggotanya mengalami penurunan drastis hingga 90 persen. Kejadian ini berlangsung lebih dari setahun, akibat anomali harga Pertamax sejak April 2022.
“Setelah ada disparitas harga Pertamax dan Pertalite mulai April (2022) itu, omzet langsung turun drastis. Harga (Pertamax) Rp12.500 per liter, berlanjut ada fluktuasi harga sampai Rp14.500 per liter. Namun, ada yang jual Rp13.900 per liter (Pertamax). Sampai sekarang rata-rata harga Rp12.500 per liter. Omzet Pertashop belum bisa kembali saat harga Pertamax Rp9.000 dan Pertalite Rp6.750 per liter,” kata Gunadi, dikutip Sabtu (15/7/2023).
Dalam laman resminya, Pertamina menyebut Pertashop (Pertamina Shop) adalah outlet penjualan Pertamina berskala tertentu yang dipersiapkan untuk melayani kebutuhan konsumen BBM non subsidi, LPG non subsidi, dan produk ritel Pertamina lainnya dengan mengutamakan lokasi pelayanannya di desa atau di kota yang membutuhkan pelayanan produk ritel Pertamina.
Untuk menjadi Mitra Pertashop sendiri, masyarakat yang tertarik menjadi mitra mesti menyiapkan biaya kemitraan resmi. Dalam website Pertamina, modal yang diperlukan untuk bisnis ini dimulai Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta.
Terdapat tiga kemitraan dengan manfaat berbeda yang ditampilkan. Website sendiri menjelaskan perhitungan berdasarkan harga jual Pertamax di masyarakat mencapai Rp9.000 per liter.
Iwan Purwantono
