Utusan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Afghanistan mengatakan negara itu menghadapi tantangan ‘berat’ hak asasi manusia dan meminta otoritas Taliban untuk membatalkan berbagai pembatasan terhadap perempuan.
Pelapor khusus PBB untuk HAM di Afghanistan, Richard Bennett, berbicara kepada wartawan pada akhir kunjungan 11 hari ke negara itu, Kamis (26/5/2022).
“Saya mendesak pihak berwenang untuk mengakui tantangan hak asasi manusia yang mereka hadapi dan untuk menutup kesenjangan antara kata-kata dan perbuatan mereka,” kata dia seperti dilansir Reuters.
Bennett menyatakan keprihatinannya atas akses ke pendidikan setelah Taliban urung untuk mengizinkan anak-anak perempuan kembali ke sekolah menengah pada Maret dan bulan ini mengumumkan bahwa perempuan harus menutupi wajah mereka. Pelanggaran atas aturan tersebut adalah hukuman bagi kerabat laki-laki terdekat mereka.
“Petunjuk tentang mahram, penegakan hijab yang ketat, dan nasihat yang kuat untuk tinggal di rumah memberi pola pemisahan gender yang mutlak dan membuat perempuan tidak terlihat di masyarakat,” ujar Bennett.
Wakil juru bicara Taliban, Inamullah Samangani, membantah keprihatinan atas situasi hak asasi manusia di Afghanistan. Dia mengatakan, pihak berwenang telah memperhatikan masalah yang disebutkan dan sedang menangani masalah pendidikan menengah anak perempuan.
Bennett juga menyerukan penyelidikan atas serangan yang menargetkan minoritas agama Syiah dan Sufi di Afghanistan, sebuah tren yang menurutnya memiliki ‘ciri-ciri kejahatan terhadap kemanusiaan’.
Beberapa bulan terakhir telah terjadi lebih banyak serangan terhadap masjid dan sasaran sipil lainnya, yang beberapa di antaranya telah diklaim oleh ISIS.
Kelompok gerilyawan itu mengatakan berada di balik tiga ledakan di kota utara Mazar-i-Sharif pada Rabu (25/5/2022) yang menewaskan sedikitnya 15 orang di daerah-daerah yang didominasi Syiah.
Ledakan lain, yang tidak diklaim, pada hari yang sama menghancurkan sebuah masjid Sunni di Ibu Kota Kabul dan menewaskan sedikitnya lima orang.
