INILAHSULSEL.COM – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan, Andi Muhammad Arsjad, mendorong Pemerintah Provinsi Sulsel untuk meningkatkan atau bahkan membangun zona integritas melalui konsep zona bebas korupsi dan zona bebas melayani.
Hal ini disampaikan oleh Muhammad Arsjad setelah menghadiri kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
Arsjad mengikuti acara Asistensi Intensif Reformasi Birokrasi, Zona Integritas, dan monitoring pencanangan Zona Integritas wilayah Sulawesi.
Menurut Arsjad, kehadirannya dalam kegiatan ini merupakan salah satu langkah dalam upaya meningkatkan integritas dan layanan publik yang dapat diukur. Yakni melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP).
Dengan fokus pada zona bebas korupsi dan zona bebas melayani, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya kepada masyarakat, serta memastikan bahwa tata kelola pemerintahan berjalan dengan prinsip-prinsip integritas yang tinggi.
“Sejauh ini capaian Reformasi Birokrasi pada level BB. Artinya ada peningkatan dibanding sebelumnya. Tentunya diharapkan ke depan akan meningkat bukan cuma Pemerintah Provinsi tapi juga semua kabupaten kota,” jelas Arsjad kepada awak media, Kamis (21/3/2024).
Selain itu, Arsjad juga mengungkapkan keinginannya untuk mendorong penerapan zona integritas di Sulawesi Selatan.
Di sisi lain, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III, Andi Rahardian, menyatakan bahwa kegiatan ini khusus diselenggarakan untuk memberikan asistensi intensif dalam peningkatan nilai Reformasi Birokrasi (RB), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), dan implementasi zona integritas di wilayah Sulawesi.
Ia berharap bahwa pada tahun ini, implementasi ini dapat berjalan lebih baik lagi, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan terpercaya di Sulawesi Selatan.
“Untuk Sulsel sudah mengalami peningkatan dan mendorong bisa lebih baik, sedangkan akuntabilitas kinerja tentu harus diperbaiki perencanaan/ dan pengukuran, juga dari evaluasi internalnya dan laporannya,” tandasnya.
