Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) merilis survei opini publik yang bertema kepuasan terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuju Pemilu 2024. Hasilnya, ternyata bukan terhadap pembangunan infrastruktur yang masif dilakukan selama ini.
Peneliti dari KedaiKOPI, Rosnindar Prio Eko Raharjdjo memaparkan, ada tiga kategori yang membuat kinerja Pemerintahan Presiden Jokowi mendapat rapor baik.
“Pertama, kinerja bidang kesehatan. Menurut responden, nilai kepuasan pada aspek ini mencapai 72,6% atau kalau dirata-ratakan dengan skala 1-10 nilainya adalah 6,43. Ini nilai yang cukup bagus,” katanya di Kantor KedaiKOPI Jakarta, seperti dikutip Jumat (23/6/2023).
Urutan kedua adalah aspek pendidikan. Responden menilai pemerintahan Jokowi positif dengan memberikan nilai sebesar 70,3% atau 6,27 kalau dirata-rata dalam skala 1 sampai 10.
Sementara aspek ketiga, responden menilai upah yang layak sebagai kinerja baik pemerintahan Presiden Jokowi. Menurut mereka, besaran pengupahan dengan yang mereka kerjakan dalam masa pemerintahan Presiden Jokowi termasuk baik.
“Responden menilai bahwa ketika mereka bekerja, mereka mendapat upah layak artinya mereka bisa menerima itu jumlahnya 51,4% atau dirata-rata 5,58% (dalam skala 1-10),” jelasnya lagi.
Dengan hasil survei tersebut, Cak Rosi mengungkap angka kepuasan responden terhadap pemerintahan Presiden Jokowi mencapai 77,1% yang kalau dirata-rata angkanya sebesar 6,96 dari skala 1-10.
“Menurut hasil temuan sebelumnya angka temuan kali ini terjadi peningkatan angka kepuasan terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Angkanya mencapai 2 persen,” papar Rosnindar.
“Beberapa survei sebelumnya masih di angka 75%, artinya ada peningkatan, dan yang mengaku tidak puas 22,9%,” tuturnya.
Padahal selama dua periode menjadi presiden, Jokowi sangat gencar membangun berbagai infrastruktur. Proyek infrastruktur yang menonjol adalah pembangunan jalan tol.
Bahkan pekan lalu, Jokowi menegaskan sudah membangun jalan tol sepanjang 2.040 kilometer (Km) sejak tahun 2014. Presiden berdailih, pembangunan infrastruktur secara masif dilakukan untuk mempercepat mobilitas baik orang maupun barang.
Sedangkan untuk pendanaan infrastruktur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 mencapai Rp6.445 triliun. Dari mana sumbernya, yang dipaksa menanggung tidak lain adalah BUMN dan pihak swasta. Pembagiannya, sektor swasta dan BUMN akan menanggung 42 persen dari total dana atau sekitar Rp2.707 triliun.
Sementara sisanya sebesar 21 persen atau Rp1.353 triliun akan dipenuhi lewat skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
