Punya Anggaran Rp71 Triliun, BGN tak Punya Kantor: Targetnya Makan Bergizi Gratis 2 Januari 2025
Untuk menjalankan program makan bergizi gratis (MBG) yang menjadi prioritas Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, pemerintah membentuk Badan Gizi Nasional (BGN) yang dipimpin Dadan Hindayana. Lembaga anyar ini belum punya kantor, padahal anggarannya jumbo Rp71 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, bakal menemui Dadan yang baru dilantik Presiden Jokowi di Istana Presiden, Jakarta, Senin (19/8/2024). Banyak hal yang akan dibahas termasuk menyusun pos belanjanya.
“Nanti kita akan bertemu dulu dengan pimpinannya dan kita lihat proses anggarannya kan sekarang ini sedang dibuat,” kata Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/8/2024).
Asal tahu saja, pembentukan BGN berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024. Terkait pertemuan, Sri Mulyani menyatakan masih mencari hari yang baik. “Nanti kita lihat. Aku lagi banyak ke DPR nih,” kata Sri Mulyani.
Sebelumnya, Dadan menerangkan bahwa lembaganya dibentuk untuk menjalankan program prioritas presiden terpilih Prabowo Subianto, yaitu makan bergizi gratis.
“Ya jadi gini, Badan Gizi Nasional ini kan sebetulnya dibentuk untuk melaksanakan program prioritasnya Pak Presiden Terpilih Prabowo Subianto,” beber Dadan, Senin (19/8/2024).
Saat ini, kata dia, BGN belum memiliki kantor resmi. Kepastian kantor BGN masih harus menunggu arahan dari pihak terkait. “Saya nunggu arahan, karena ini badan baru kan, baru dibentuk dan belum ada (kantornya). Jadi kita nunggu arahan saja,” ujar Dadan.
Dia menerangkan, BGN dibentuk mengikuti siklus anggaran, di mana Desember 2024 harus sudah ada lembaga pemegang anggaran MBG karena sudah masuk dalam APBN 2025.
“Karena terkait dengan siklus anggaran maka agar bisa dilaksanakan tahun 2025 dan dari Januari maka dalam nota keuangan kan sudah harus masuk anggarannya. Dan itu sudah dimasukkan sehingga perpres ini, harus dibentuk di era Pak Jokowi,” jelas Dadan.
Setelah dilantik, Dadan mengaku akan mengebut pembuatan struktural BGN mulai dari mencari pejabat tinggi pratama, inspektur jenderal, hingga urusan kedeputian. Fokusnya paling depan adalah menyusun struktur dan tata kerja organisasi.
Kemudian pihaknya akan menyusun seluruh peraturan badan dan seluruh peraturan yang terkait dengan program pemenuhan gizi, utamanya BGN. Targetnya, pada 2 Januari 2025 program MBG sudah berjalan.
“Saya bertugas untuk menyiapkan segala sesuatunya agar Januari program makan bergizi gratis bisa dilaksanakan,” sebut Dadan.
Pemerintah sendiri sudah menetapkan anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp71 triliun di 2025. Anggaran sebesar itu, kata Dadan, akan digunakan untuk pelaksanaan program hingga operasional BGN selaku eksekutor program. “Sebesar Rp71 triliun itu menyangkut seluruhnya. Termasuk seluruhnya,” sebut Dadan.
