Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah berkelit soal data Indeks Pembangunan Manusia (IPM), stunting, dan kemiskinan di provinsi seribu masjid itu. Sejumlah angka menunjukkan posisi yang lebih buruk dari rata-rata nasional.
Padahal, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB pada 2022 mencapai 7,04 persen jauh berada di atas Produk Domestik Bruto (PDB) nasional 5,31 persen. “Ini tentang cara penghitungan saja,” kata Bang Zul, sapaan akrabnya saat dihubungi Inilah.com dari Jakarta, Rabu (29/3/2023).
Ia menjelaskan, IPM Kota Depok dan Yogyakarta tanpa melakukan apapun pasti tinggi. Sebab, sebagian besar orang belajar pada level pendidikan tinggi ke sana.
“NTB rendah karena banyak anak-anak terbaik kami sekolah pendidikan tingginya di Bandung, Bogor, Jakarta, Yogyakarta dan Malang,” timpal Gubernur Zul.
Indeks Pembangunan Manusia
Masih menurut data BPS, IPM Provinsi NTB mengalami peningkatan dari 68,65 di tahun 2021 menjadi 69,46 pada tahun 2022. Posisi ini tumbuh 1,18 persen dengan kategori capaian sedang. Meski tumbuh, angka tersebut masih terpaut 3,45 poin di bawah rata-rata nasional 72,91.
IPM adalah indeks yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR).
IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. “IPM indonesia Timur akan rendah terus kalau universitas-universitas bagus itu ada di Jawa saja,” tukas Bang Zul.
Prevalensi Stunting
Sementara untuk data stunting, Provinsi NTB menunjukkan data yang jauh lebih buruk dari rata-rata nasional. Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) mendefinisikan stunting sebagai gangguan perkembangan pada anak yang disebabkan gizi buruk, terserang infeksi yang berulang, maupun stimulasi psikososial yang tidak memadai.
Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) pada 2021, prevalensi stunting di Provinsi NTB sebesar 31,4 persen.
Kondisi tersebut memburuk pada 2022 menjadi 32,7 persen dan bahkan jauh lebih buruk jika dibandingkan dengan angka stunting rata-rata nasional 21,6 persen.
Jumlah Penduduk Miskin
Begitu juga dengan jumlah penduduk miskin di NTB yang nasibnya tidak lebih baik dari stunting. Melansir BPS, angkanya mencapai 13,82 persen pada September 2022 yang notabene nyaris mencapai dua kali lipat dari rata-rata nasional 7,53 persen.
Sejumlah data yang buruk itu terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi NTB yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Jika dikaitkan dengan stunting dan kemiskinan, pertumbuhan ini menunjukkan ketimpangan.
Ekonomi Tumbuh Tinggi, Tapi..
Terkait itu, Gubernur Zul mengakui, pertumbuhan ekonomi tinggi bukan berarti ekonomi NTB lebih bagus dibandingkan Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. “Tapi, karena ada perusahaan tambang seperti PT Amman (Amman Mineral Nusa Tenggara atau AMNT) yang ekspor bahan tambang,” ujarnya.
Bang Zul pun melihat mayoritas provinsi yang pertumbuhan ekonominya tinggi lantaran faktor ekspor tambang. “Apa ini lebih baik, ya enggak lah. Cara perhitungannya yang harus diubah,” tuturnya.
Belum lagi, ditegaskan dia, komoditas tambang yang ekspor semuanya adalah bahan mentah. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi tinggi (hanya) dalam angka, tapi kenyataannyanya jelek.
“Jadi perlu ada evaluasi cara pandang dan cara mengukur pertumbuhan ekonomi, IPM, stunting dan lain-lain,” papar dia menegaskan.
Sorotan Publik ke Ranah Pribadi Gubernur
Belakangan ini, Gubernur NTB menjadi sorotan publik. Itu bergulir di tengah proses hukum terkait sengkarut dugaan penjualan aset kepada investor asing di kawasan wisata Gili Trawangan dan dugaan suap serta gratifikasi tambang pasir besi PT Anugrah Mitra Graha (AMG) di Blok Dedalpak, Lombok Timur.
Begitu juga dengan dugaan bancakan oleh pemerintah daerah dari level provinsi hingga kabupaten terkait corporate social responsibility (CSR) Rp400 miliar PT AMNT dan kasus-kasus lokal lainnya.
Tak tanggung-tanggung, sorotan tersebut bahkan menyangkut urusan pribadi Gubernur Zul, seperti kabar burung yang menyebutkan dirinya beristri tujuh. Terkait ini, Bang Zul pun buru-buru membantahnya. “Ya fitnah lah, masak kayak kita enggak ngerti agama saja,” imbuhnya.
