Peneliti Next Policy, Shofie Azzahrah menilai rencana Presiden Prabowo menghapus pekerja outsourcing, bukanlah perkara mudah. Kebijakan yang diwacanakan itu, merupakan langkah ambisius.
Menurutnya, pernyataan Presiden Prabowo menghapus pekerja outsourcing, secara prinsip memang berpihak kepada perlindungan tenaga kerja. Hanya saja, implementasinya sangat kompleks, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum berpihak.
“Skema outsourcing selama ini, digunakan oleh banyak perusahaan sebagai strategi efisiensi biaya, dan fleksibilitas tenaga kerja. Terutama di sektor-sektor padat karya. Penghapusan sistem ini, tanpa dibarengi skema transisi yang matang, justru menimbulkan efek lanjutan. Misalnya, peningkatan biaya produksi, penurunan daya saing hingga potensi pengurangan tenaga kerja secara masif,” ujar Shofie kepada Inilah.com, Jakarta, Sabtu (3/5/2025).
Lebih lanjut, Shofie mengatakan, penghapusan skema outsourcing di tengah perlambatan investasi ditambah ketidakpastian global, rasa-rasanya cukup sulit untuk mewujudkannya. Kalaupun diberlakukan haruslah ekstra hati-hati.
“Implementasi yang realistis dilakukan adalah dengan membatasi outsourcing hanya untuk jenis pekerjaan non-inti dan memperketat regulasinya terlebih dahulu, sebelum penghapusan total dilakukan,” ucap dia.
Selain itu, Shofie menyebut tantangan dalam rencana penghapusan skema outsourcing, adalah pengawasan ketat terhadap pelanggaran, harmonisasi peraturan perundang-undangan, serta kesiapan sistem penggajian. Serta jaminan sosial bagi tenaga kerja tetap yang bakal meningkat.
“Tanpa manajemen transisi yang baik, penghapusan outsourcing justru bisa berdampak kontraproduktif terhadap iklim usaha dan penciptaan lapangan kerja,” tutur dia.
Dalam peringatan Hari Buruh Sedunia atau Mayday 2025 di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025), Presiden Prabowo Subianto menanggapi tuntutan penghapusan sistem outsourcing (tenaga alih daya).
Dia menyebut sangat paham betapa kuatnya tuntutan buruh terkait penghapusan skema outsourcing. Namun, Prabowo meminta buruh lebih bersabar. Karena, skema outsourcing perlu kajian mendalam sebelum diterapkan. Bagaimanapun harus tetap mempertimbangkan iklim investasi.
“Saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional segera mengejar bagaimana caranya agar kita bisa, kalau tidak segera, secepat-cepatnya menghapus outsourcing. Tapi, saudara-saudara, kita juga harus realistis,” kata Prabowo.
Menurut Prabowo, menjaga keseimbangan antara perlindungan hak-hak buruh dan kepastian bagi investor adalah tantangan besar. “Kalau mereka (investor) tidak investasi, tidak ada pabrik. Kalau tidak ada pabrik, kalian tidak bisa bekerja,” ujar Prabowo.
