PPP Sebut “Reshuffle” Dilakukan 1 Februari, Rabu Pon

Waketum PPP Arsul Sani ikut meramaikan isu perombakan kabinet (reshuffle) yang bakal dilakukan Presiden Jokowi. Arsul menyinggung kebiasaan terjadinya reshuffle mengikuti kalender Jawa. Kemungkinan perubahan anggota kabinet bakal dilakukan pada 1 Februari 2023 mendatang.

Menurutnya, reshuffle biasanya dilakukan pada Rabu Pahing atau Rabu PON. Lantaran Rabu Pahing sudah berlalu, maka kemungkinan misteri reshuffle bakal terjawab pada Rabu Pon atau 1 Februari mendatang.

“Bulan Januari Rabu Pahing sudah lewat. Biasanya reshuffle itu kalau tidak Rabu Pahing, Rabu Pon. Rabu Pon nanti kalau kita lihat penanggalan baru ada di tanggal 1 Februari, kalau tidak salah,” kata Arsul, kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/1/2023).

Namun dia menekankan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. PPP maupun parpol koalisi pemerintah menyadari itu.

Arsul juga menepis reshuffle dilakukan buntut NasDem mencuri start terkait pencapresan. Alasannya, konstitusi menekankan reshuffle merupakan hak prerogatif presiden, yang artinya menteri yang diangkat harus menyadari kapan pun bisa diberhentikan.

Arsul menyinggung konstitusi tidak mengatur reshuffle harus dilakukan berbasis kinerja. Tak mengatur pula faktor kebutuhan lain, atau pertimbangan politik dalam pengangkatan dan pemberhentian anggota kabinet.

“Soal kemudian NasDem mengusung capres sendiri ya biarlah publik menilai pas tidaknya ketika partai NasDem masih ada di pemerintahan. Saya kira partai lain yang ada di dalam koalisi termasuk PPP, tidak pas untuk melihat itu,” ujarnya.