Dua proyek besar kendaraan listrik (EV) di Indonesia, yakni pabrik BYD asal China dan VinFast dari Vietnam, dilaporkan menghadapi gangguan dari sejumlah organisasi masyarakat (ormas) di Subang, Jawa Barat, yang dikhawatirkan dapat merusak iklim investasi nasional.
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengungkapkan kekhawatirannya melalui media sosial, menyoroti tindakan berbau premanisme oleh ormas yang dinilai mengganggu proses pembangunan fasilitas BYD. Eddy meminta pemerintah bertindak tegas agar kepercayaan investor terhadap Indonesia tidak runtuh.
“Kasus intimidasi dan pemerasan ini bukan hanya mengganggu, tetapi juga merusak citra Indonesia sebagai negara yang aman dan ramah investasi,” ujar Eddy.
Pabrik BYD, yang berdiri di kawasan industri Subang Smartpolitan, direncanakan memiliki kapasitas produksi hingga 150.000 unit EV per tahun di atas lahan 126 hektare. Sementara itu, VinFast tengah membangun pabrik senilai US$200 juta (sekitar Rp3,38 triliun) di atas lahan 170 hektare dengan target operasi pada akhir 2025, untuk memproduksi model mobil listrik VF 3.
Ketua Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) Moeldoko membenarkan bahwa VinFast juga mengalami gangguan serupa saat proses pembangunan. Ia menegaskan pentingnya seluruh elemen masyarakat menjaga situasi kondusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
“Saya minta semua gangguan terhadap investor itu dihentikan. Jangan sampai kita kehilangan peluang emas ini,” tegas Moeldoko.
Menanggapi laporan ini, Kementerian Investasi memastikan telah melakukan komunikasi langsung dengan manajemen BYD untuk menggali informasi lebih lanjut. Deputi Bidang Promosi Investasi Nurul Ichwan menyatakan, jika tuduhan tersebut terbukti, pemerintah siap membentuk satuan tugas khusus untuk menangani masalah tersebut dengan cepat.
Indonesia saat ini sedang berupaya keras menjadi pusat manufaktur hijau, termasuk industri kendaraan listrik. Namun, gangguan yang dilakukan oleh ormas lokal dikhawatirkan dapat mengancam ambisi tersebut.
Data dari Himpunan Kawasan Industri (HKI) menunjukkan, praktik gangguan semacam ini telah menyebabkan kerugian investasi hingga ratusan triliun rupiah akibat proyek-proyek yang batal atau tertunda. Ormas-ormas tersebut kerap memblokade lokasi proyek, menggelar aksi protes, dan menuntut penguasaan layanan seperti transportasi, katering, hingga pengadaan barang.
“Kita tidak boleh membiarkan investor menarik diri, meninggalkan proyek, dan menutup peluang kerja bagi ribuan rakyat kita,” pungkas Nurul.
