Vietnam berencana untuk mendanai proyek kereta api berkecepatan tinggi senilai US$67 miliar atau sekitar Rp1.036 triliun sepenuhnya dengan biaya sendiri. Keputusan tersebut dilakukan karena negara tetangga RI itu enggan menerima pinjaman asing alias ogah ngutang.
Kementerian Transportasi Vietnam mengatakan jalur kereta api dari ibu kota Hanoi ke pusat bisnis di selatan Kota Ho Chi Minh akan menjadi proyek infrastruktur terbesar di negara itu. Biaya rata-rata tahunan untuk anggaran negara diperkirakan sekitar US$5,6 miliar (Rp86,6 triliun) selama 12 tahun.
“Dengan semangat kemandirian dan kepercayaan diri, Politbiro telah memutuskan untuk tidak bergantung pada negara asing untuk mendanai rel kereta api sepanjang 1.541 kilometer yang direncanakan,” kata Wakil Menteri Transportasi Nguyen Danh Huy, seperti dilansir Reuters, Jumat (4/10/2024).
Jalur kereta api, dengan kereta yang melaju dengan kecepatan 350 kilomter per jam, diharapkan akan selesai pada 2035. Nguyen menyebut pendanaan akan berasal dari pendapatan negara.
Apabila diperlukan, pemerintah akan menerbitankan obligasi pemerintah. Pinjaman luar negeri dengan syarat lunak kemungkinan bisa dipertimbangkan hanya jika itu terbukti tidak mencukupi.
Vietnam enggan menggunakan bantuan asing karena telah kehilangan miliaran dolar dalam pendanaan bantuan pembangunan dalam beberapa tahun terakhir, di tengah penundaan administratif, tindakan keras antikorupsi yang meluas, dan kekhawatiran yang meluas akan jatuh ke dalam ‘perangkap utang’.
Vietnam memiliki utang yang relatif rendah, yaitu 37 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) tahun lalu. Negara ini cenderung berinvestasi lebih sedikit dari yang direncanakan, kurang dari US$19 miliar atau seperempat dari perkiraan belanja investasi publik, dari tahun 2021-2023.
Rencana yang tidak Realistis
Namun, para ahli mengatakan rencana tersebut mungkin tidak realistis. Sebab dalam pendanaan infrastruktur mengatakan akan sulit bagi Vietnam untuk membangun proyek sebesar itu sendirian.
Belanja publik senilai US$5,6 miliar per tahun untuk jalur kereta api akan setara dengan 1,3 persen dari PDB Vietnam tahun 2023. Angka tersebut mewakili sekitar seperlima dari keseluruhan belanja anggaran yang diproyeksikan untuk tahun ini.
“Secara teori itu layak, tetapi tidak begitu realistis,” kata seorang pakar infrastruktur asing yang berbasis di Vietnam mengacu pada rencana penggunaan eksklusif dana publik.
Pakar infrastruktur kedua mengatakan biayanya akan besar, menimbulkan keraguan atas kelayakannya tanpa dukungan asing. Keduanya berbicara dengan syarat anonim karena mereka tidak diizinkan berbicara kepada media.
Menurut Bank Dunia, selama dua dekade terakhir, Vietnam menghabiskan sekitar 20 persen dari anggaran negaranya untuk infrastruktur. Sebagian besar untuk jalan pedesaan.
“Keputusan untuk mengambil pendekatan pendanaan sendiri… mencari pendekatan yang seimbang di arena politik, mengonsolidasikan pentingnya pemerintahan pusat, independensi, dan kebebasan,” kata seorang spesialis logistik di Universitas RMIT Vietnam, Nguyen Hung.
Ia pun memperkirakan Vietnam pada akhirnya akan mencari pinjaman, dana, dan teknologi. Setidaknya dari China, Jepang, Jerman, atau mitra lainnya.
