NasDem Minta Pemanfaatan Aset Nganggur oleh Danantara Dilakukan Transparan

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Fauzi Amro, mendukung langkah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dalam mengoptimalkan pengelolaan aset negara, dengan mengambil alih pengelolaan aset kementerian/lembaga, termasuk aset sitaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan Bank Tanah.

“Ini adalah langkah strategis dalam rangka mempercepat optimalisasi aset negara yang selama ini idle (menganggur), atau belum memberikan nilai tambah signifikan bagi negara,” kata Fauzi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, dikutip Sabtu (17/5/2025).

Akan tetapi, Danantara sebagai lembaga investasi milik negara harus dijalankan dengan prinsip tata kelola yang baik.

“Ini penting karena menyangkut aset negara, maka proses valuasi, pengalihan, hingga pemanfaatannya harus transparan dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan publik,” ujarnya.

Fauzi meyakinkan DPR akan mengawasi agar tidak ada tumpang tindih aturan antara pengelolaan aset oleh Danantara dan kewenangan Kementerian/Lembaga lain, seperti Kementerian Keuangan, BPN, maupun Satgas BLBI. Ia yakin koordinasi antar instansi menjadi kunci keberhasilan program.

“Pemanfaatan lahan, termasuk tanah sitaan BLBI maupun Bank Tanah, harus tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan tidak semata-mata dikomersialisasi. Harus ada dampak sosial-ekonomi yang inklusif bagi rakyat, terutama yang berada di sekitar lokasi aset,” ucap Fauzi.

Lebih lanjut, ia berharap langkah Danantara dapat meningkatkan pendapatan negara, baik melalui dividen BUMN, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), atau pajak dari kegiatan ekonomi yang dihasilkan aset tersebut.

“Mengurangi beban negara dalam mengelola aset-aset nonproduktif yang selama ini justru menjadi liability (beban). Kami juga berharap hal itu dapat memberikan multiplier effect terhadap perekonomian. Misalnya, melalui penciptaan lapangan kerja, pengembangan kawasan, dan peningkatan daya saing nasional,” tuturnya.

Ia juga menyatakan Komisi XI DPR akan terus mengawal dan meminta laporan berkala terhadap progres Danantara. “Jangan sampai potensi ini hanya berhenti di tataran wacana atau malah menjadi sumber masalah baru,” ujarnya.