Partai Buruh dan serikat buruh menolak usulan kenaikan tarif TransJakarta dari Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) dari Rp3.500 menjadi Rp4.000 dan Rp5.000 pada jam sibuk (07:01-10:00 dan 16:01-21:00).
Menurut Presiden Partai Buruh yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, jika kenaikan tersebut diberlakukan, yang akan dirugikan adalah para pekerja. Hal ini, karena, di jam-jam sibuk, mayoritas yang banyak mengakses Transjakarta adalah masyarakat yang sedang berangkat dan pulang kerja.
“Kenaikan tarif angkutan umum di jam sibuk dapat menambah beban biaya bagi masyarakat yang harus bepergian pada jam-jam tersebut. Terutama para pekerja yang harus bepergian secara rutin seperti pergi dan pulang kantor setiap hari,” ujar Said, Jakarta, Rabu (12/4/2023).
“Sudahlah kenaikan upah mereka menjadi murah akibat UU Cipta Kerja, ada kebijakan pemotongan upah 25% melalui Permenaker 5/2023 di perusahaan tertentu, dan sekarang Transjakarta akan dinaikkan. Beban masyarakat akan semakin berat,” imbuh Said.
Selain itu, lanjutnya, jika kenaikan tarif ini diberlakukan akan menghambat program pemerintah agar masyarakat berpindah dari angkutan pribadi ke angkutan umum. Dengan tarif yang lebih mahal, masyarakat tidak tertarik menggunakan angkutan umum.
Kenaikan tarif Transjakarta di jam sibuk juga dapat menimbulkan perasaan tidak adil dan diskriminatif bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang harus bepergian pada jam sibuk untuk mencari nafkah atau memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemerintah seharusnya memberikan pelayanan yang sama dengan tarif yang sama pula.
“Terlebih mereka yang menggunakan Transjakarta adalah orang yang berangkat dan pulang bekerja yang telah berjasa menggerakkan perekonomian Ibukota. Alih-alih dinaikkan, Partai Buruh meminta transportasi publik Transjakarta digratiskan,” ujarnya.
Dengan digratiskan, itu sebagai bentuk apresiasi pemerintah DKI kepada pekerja yang selama ini telah ikut serta memajukan Jakarta. Selanjutnya, hal itu akan mengurangi beban biaya bagi masyarakat. Khususnya bagi mereka yang harus bepergian secara rutin seperti pergi ke kantor.
Apabila gratis, kata Said, akan sangat membantu mengurangi pengeluaran bulanan masyarakat yang daya belinya benar-benar terkulai. Selan itu, dapat menarik lebih banyak orang untuk menggunakan transportasi umum dibandingkan kendaraan pribadi. Hal ini dapat membantu mengurangi kemacetan di perkotaan dan memperbaiki kualitas udara yang tercemar.
