Menteri Teten Tegur TikTok Berpotensi Lakukan Monopoli Bisnis

Platform media sosial (medsos) asal China TikTok boleh saja berjualan di Indonesia, tapi tidak bisa disatukan dengan media sosial. Sebab ditegaskan justru akan menjadi monopoli bisnis.

India dan Amerika Serikat berani menolak dan melarang TikTok menjalankan bisnis media sosial dan e-Commerce secara bersamaan. Sementara, di Indonesia TikTok bisa menjalankan bisnis keduanya secara bersamaan.

Jadi cara TikTok menjalankan bisnisnya di Indonesia harus ditolak demi kepentingan UMKM. Sebab, bisnis medsos dan e-Commerce dilakukan secara bersamaan.

“Dari riset, dari survei kita tahu orang belanja online itu dinavigasi, dipengaruhi perbincangan di media sosial. Belum lagi sistem pembayaran, logistiknya mereka pegang semua. Ini namanya monopoli,” ujar Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM), Teten Masduki dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu, (6/9/2023).  

Jadi perlu dipahami, penolakan bisnis medsos dan e-Commerce dilakukan bersamaan oleh TikTok tersebut ditegaskan Menkop Teten, bukannya tidak mendasar. Hal itu merujuk pada best pratice di berbagai negara di dunia, bahkan di negara maju.

Selain perlunya mengatur tentang pemisahan bisnis medsos dan e-Commerce, Teten juga mengatakan pemerintah perlu mengatur tentang cross border commerce. Tujuannya agar UMKM dalam negeri bisa bersaing di pasar digital Indonesia.

Ritel dari luar negeri, katanya, tidak boleh lagi menjual produknya langsung ke konsumen melainkan harus masuk lewat mekanisme impor biasa terlebih dahulu, setelah itu baru diperbolehkan menjual barangnya di pasar digital Indonesia.

“Kalau mereka langsung menjual produknya ke konsumen, UMKM Indonesia pasti tidak bisa bersaing karena UMKM kita harus mengurus izin edar, SNI, sertifikasi halal, dan lain sebagainya,” katanya pula.

Pemerintah dinilainya juga perlu melarang platform digital untuk menjual produk sendiri atau produk yang berasal dari afiliasinya. Dengan begitu, pemilik platform digital tidak akan mempermainkan algoritma yang dimilikinya untuk menghadirkan praktik bisnis yang adil.

Teten menekankan, pemerintah juga harus melarang aktivitas impor untuk produk yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri. Pemerintah juga perlu mengatur tentang harga barang yang bisa diimpor ke Indonesia.

Menurut dia, hanya barang yang harganya berada di atas 100 dolar AS yang nantinya diperkenankan masuk ke Indonesia. “Pemerintah juga perlu melarang barang yang belum diproduksi di dalam negeri meski harganya berada di bawah US$100. Tujuannya adalah agar barang-barang tersebut bisa diproduksi oleh UMKM Tanah Air,” ujar dia.