Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan dirinya sempat menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu terkait peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh KSP Moeldoko di Mahkamah Agung (MA) mengenai masalah kepengurusan Partai Demokrat.
“Saya menjelaskan kepada beliau (Jokowi) dan beliau juga mengatakan bahwa beliau tidak tahu apa-apa ketika itu,” ujar AHY di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (11/8/2023).
“Tapi saya menyampaikan bahwa ini telah terjadi dan KSP Moeldoko adalah bawahan Presiden Jokowi langsung,” sambungnya.
AHY juga mengaku dirinya pun sempat mengirim surat kepada Jokowi untuk bertemu di Istana Bogor.
“Memang tidak diberitakan di media. Walaupun ketika itu masyarakat sudah berpikir ‘wah kalau begini sudah terlalu sekali, harusnya ada langkah-langkah yang lebih menentukan’,” ungkapnya lagi.
Lebih lanjut AHY menyebutkan pihaknya juga tidak ingin mengutak-atik hak prerogatif presiden, namun rakyat yang bicara. “Tapi kami tidak ingin terganggu dengan apapun itu, kami ingin fokus bahwa ini masalahnya ada kedaulatan partai yang ingin dirampas, begitu saja,” lanjut AHY.
AHY menekankan, jika hal tersebut terjadi atau berhasil mereka lakukan, maka sama saja demokrasi mati. “Jadi di situ pertama kami fokus dan alhamdulillah justru karena kami fokus segera kita melakukan konsolidasi every single day and night,” tutur AHY.
Oleh karena itu, tegas AHY, saat ini Partai Demokrat dapat kembali membangkitkan soliditas partainya.
“Hikmah besarnya adalah justru Demokrat termasuk salah satu yang mendahului melakukan konsolidasi. Dan alhamdulillah saya bisa merasa hari ini kader Demokrat juga semakin semangat untuk menghadapi pemilu ke depan,” pungkas AHY.
Basuki Rahmat N.
