Saat kunjungan kerja ke Jepang, Presiden Jokowi bertemu PM Jepang, Fumio Kishida membahas sejumlah agenda. Termasuk menagih komitmen Jepang US$500 juta, setara Rp7,5 triliun (kurs Rp15.000/US$), untuk program transisi energi di Indonesia.
Dalam pertemuan bilateral yang berlangsung di Hotel Grand Prince, Hiroshima, Jepang, Sabtu (20/5/2023), keduanya membahas masalah transisi energi. Jokowi mendorong Jepang mempercepat realisasi janji transisi energi senilai US$500 juta.
Komitmen itu meliputi teknologi rendah karbon dan percepatan penghentian pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), serta implementasi kesepakatan bisnis yang terjalin antara PLN, Pupuk Indonesia, Pertamina, dan mitra Jepang sebagai upaya mencapai net zero emission.
Selanjutnya, Jokowi menyampaikan apresiasi atas undangan dari Pemerintah Jepang kepada Indonesia untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 di Hiroshima.
“Yang Mulia, terima kasih atas undangan KTT G7. Jepang adalah mitra penting dan strategis Indonesia. Saya sepakat untuk meningkatkan kemitraan kita agar lebih luas dan konkret,” kata Jokowi, dikutip dari keterangan Biro Pers Sekretariat Presiden yang diterima di Jakarta.
Jokowi sempat mendorong kembali percepatan penyelesaian perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Jepang (IJEPA). Diharapkan, perundingan IJEPA bisa rampung pada September 2023.
“Karena ini sudah berjalan lama,” kata Jokowi yang kemudian menyebutkan beberapa usulan poin agar tercakup di dalam IJEPA seperti penghapusan tarif produk tuna kaleng, perluasan bidang kerja pekerja migran Indonesia (PMI) di sektor pariwisata dan industri, serta implementasi capacity building.
Jokowi sempat mengingatkan PM Kishida, bahwa Indonesia telah memberikan fleksibilitas untuk produk pertanian dari Fukushima sehingga Presiden meminta hal serupa diberlakukan oleh Jepang untuk produk buah Indonesia. “Saya minta fleksibilitas Jepang terkait perluasan akses buah tropis Indonesia, termasuk mangga,” ujar Jokowi.
Mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI ini, menyatakan bahwa investasi, termasuk diperlukannya percepatan penyelesaian Proyek Pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) di Indonesia sembari mengusulkan agar dilakukan penunjukan langsung kontraktor Jepang.
“Terkait pembangunan IKN (Ibu Kota Negara Nusantara, red.), saya menyambut baik penandatanganan lima nota kesepahaman dengan JICA, JBIC, JCODE, JIBH, dan UR,” kata Jokowi.
Menutup pertemuan, Jokowi mendorong implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) melalui partisipasi Jepang di ASEAN Indo-Pacific Infrastructure Forum yang dijadwalkan berlangsung 6-7 September 2023 di Jakarta.
Turut mendampingi Jokowi dalam pertemuan tersebut, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto; Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Pandjaitan; serta Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi; Menteri BUMN, Erick Thohir; Sekretaris Kabinet, Pramono Anung; Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Bambang Susantono; Duta Besar RI untuk Jepang, Heri Akhmadi; dan Direktur Asia Timur Kemenlu, Santo Darmosumarto.
Iwan Purwantono
