Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Burhanudin Muhtadi menyebut efek politik uang di gelaran pesta demokrasi dalam mempengaruhi pemilih, meningkat pascapemilu 2019.
Hal itu ia sampaikan dalam sebuah diskusi yang digelar oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam segmen Insight Hub yang bertajuk Evaluasi Pemilu Serentak 2024, Menuju Demokrasi yang Matang.
“Efek politik uang dalam mempengaruhi pilihan juga meningkat setelah pemilu 2019. Efek politik uang. Bagaimana cara menutupnya?,” ujar Burhanuddin dalam diskusi yang digelar di Winners Coffee, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).
Pendiri Indikator Politik itu mengungkap, sudah melakukan survei terkait politik uang dalam jangka panjang. Dia mengatakan, toleransi politik uang di kalangan pemilih meningkat tajam setelah pemilu 2019. “Sebelumnya sekitar 42 persen. Sekarang, 60-70 persen yang menganggap politik uang praktik yang normal,” katanya menambahkan.
Pihaknya lantas menanyakan ke para responden, apakah para pemilih mau mencoblos calon pemimpin yang melakukan politik uang. Hasilnya, terdapat berbagai macam pemilih.
“Dulu, banyak pemilih yang ambil duitnya soal, pilihan kembali ke masing-masing. Jadi, banyak pemilih oportunis itu. Sekarang, masih ada. Tetapi, pemilih oportunis mengecil juga. Makin banyak pemilih yang bisa tergiur oleh uang dan pilihan yang dipengaruhi oleh uang,” tuturnya.
Burhanuddin juga menambahkan, pihaknya mendapati bahwa harga pemilih saat ini semakin tinggi. “Jadi, temuan saya saat sistematik, sebelum 2019, itu Rp 100 ribu, itu bisa menyebabkan 61 persen preferensi pemilih, uang Rp 100 ribu. Sekarang, dengan nilai uang yang sama, itu hanya mampu mengubah 30 persen komunitas,” jelas Burhanuddin.
