Muhammad Anwar, Peneliti dari Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS), menilai positif penerapan Kartu Lansia baik sebagai program nasional maupun yang sudah berjalan di beberapa daerah seperti DKI Jakarta, namun jika melihat secara nasional, kebijakan ini masih jauh dari sempurna.
Dalam wawancara dengan inilah.com pada Senin (21/4/2025), Anwar menjelaskan terdapat beberapa hal yang perlu dievalusi dalam penerapan Kartu Lansia ini. Pertama, tidak adanya sistem terpadu dalam bantuan-bantuan dari Pemeritah pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH) Lansia, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran.
Dalam rangkaian program bantuan itu, terdapat komponen bantuan bagi lansia usia 70 tahun ke atas dengan nilai bantuan sebesar Rp2,4 juta per tahun, yang dibayarkan secara triwulanan. Rangkaian program bantuan itu memang menjangkau lansia, tetapi bersifat tersebar, tidak terintegrasi dalam satu sistem yang mudah diakses.
Lansia harus bergantung pada banyak kartu dan prosedur birokratis yang rumit, padahal mereka adalah kelompok yang justru membutuhkan kesederhanaan dan kejelasan layanan.
Kedua, persoalan akurasi data penerima masih menjadi pekerjaan rumah besar. Banyak kasus, di mana lansia yang berhak justru tidak mendapatkan bantuan karena tidak terdata atau karena prosedur administrasi yang menyulitkan. Bahkan, dalam program yang sudah berjalan seperti Kartu Lansia Jakarta (KLJ) pun, masih ditemukan ketimpangan jumlah penerima antar-kelurahan yang disebabkan kelemahan dalam sistem verifikasi dan validasi data.
Ketiga, masalah lain yang juga cukup krusial adalah kesinambungan anggaran dan komitmen politik. Di banyak daerah, program seperti ini tidak berjalan bukan karena tidak dibutuhkan, tetapi karena terbentur keterbatasan fiskal dan kurangnya prioritas dari kepala daerah. Ini membuat kebijakan perlindungan lansia menjadi sangat bergantung pada siapa yang memimpin daerah, bukan pada sistem nasional yang kuat dan berkelanjutan.
“Jadi, secara gagasan dan semangat, kartu lansia adalah kebijakan yang tepat, adil, dan berpihak pada rakyat. Namun untuk benar-benar efektif, diperlukan sistem yang terintegrasi secara nasional, perbaikan data secara menyeluruh, penyederhanaan akses, dan keberlanjutan anggaran,” kata Anwar.
Sebelumnya pada Minggu (20/4/2025), Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/BKKBN RI Wihaji kunjungan kerja ke Kota Salatiga. Dalam kesempatan itu, Wihaji menyinggung perihal Kartu Lansia. Kartu ini ditujukan agar lansia bisa mendapatkan beragam fasilitas negara misalnya diskon khusus belanja bagi para lansia, ke lokasi wisata bisa gratis dan lainnya.
“Ini bentuk negara hadir kepada masyarakat,” kata Wihaji, meyakinkan.
