Menelisik FOLU Net Sink 2030, Lembaga Baru Era Menhut Raja Juli Tempat Kader PSI Mencari Rezeki
Masih ingat lembaga baru di Kementerian Kehutanan (Kemenhut) bernama Operation Management Office (OMO) Forestry and Other Land Use (OMO FOLU) Net Sink 2030 yang bertugas mengurangi emisi gas rumah kaca?
Ternyata, 12 kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI termasuk Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang saat ini menjabat Sekjen PSI, mencari rezeki dari lembaga baru tersebut.
Di tengah banyaknya industri yang tutup yang berdampak kepada pemutusan hubungan kerja (PHK), penghasilan di lembaga anyar itu, cukup menggiurkan. Ke-12 kader PSI itu, mengantongi duit Rp25 juta hingga Rp50 juta sebulan.
Menhut Raja Juli mengakui keaslian salinan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32 tanggal 31 Januari 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 234 Tahun 2024 terkait penetapan struktur OMO FOLU Net Sink 2030.
“Dokumen Keputusan Menteri tersebut merupakan dokumen publik yang dapat diakses oleh masyarakat,” kata Menhut Raja Juli, dikutip Minggu (20/4/2025).
Dalam beleid yang bernuansa nepotisme itu, beredar luas di kalangan media sosial (medsos) X sejak awal Maret lalu, membeberkan 12 kader PSI yang masuk OMO FOLU Net Sink 2023. Misalnya, Raja Juli menjabat paling tinggi sebagai Penanggung Jawab/Pengarah Tim FOLU Net Sink 2030.
Kader PSI lainnya adalah Andy Budiman, Kokok Dirgantoro, Endika Fitra Wijaya, Sigit Widodo, Rama Hadi Prasetya, Furgan Amini Chaniago, Nandya Maharani Irawan, Andi Syaiful Oeding, Yus Ariyanto, Nurtanti, dan Suci Mayang Sari.
Berdasarkan lampiran Kepmenhut Nomor 32 Tahun 2025, gaji untuk penanggung jawab adalah yang tertinggi sebesar Rp50 juta. Sementara posisi lainnya antara Rp25 juta hingga Rp40 juta sebulan.
Masih kata Menhut Raja Juli, perubahan struktur OMO FOLU Net Sink 2030, merupakan bagian dari langkah perbaikan dan penyempurnaan organisasi agar lebih optimal dalam mendukung pencapaian target Indonesia FOLU Net Sink 2030, sebuah komitmen penting Indonesia untuk menyeimbangkan emisi dan serapan karbon di sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya.
“OMO terdiri dari aparatur sipil negara (ASN), mantan ASN, serta pihak eksternal yang memiliki kapasitas untuk membantu Kementerian dalam mengejar target ambisius ini,” tambahnya.
Soal gaji atau penghasilan dari para pejabat di OMO FOLU Net Sink 2030, kata Menhut Raja Juli, tidak bersumber dari APBN. ”Pembiayaan kegiatan OMO yang baru dibentuk berdasarkan SK 32 Tahun 2025 tersebut, sama dengan pembiayaan kegiatan OMO sebelumnya, yaitu pendanaan dari donor dan/atau negara mitra, dan yang pasti saya pastikan itu tidak bersumber dari APBN,” imbuhnya.
Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Uli Arta Siagian berpandangan senada. Organisasi OMO FOLU Net Sink 2030 seharusnya jauh dari faktor koncoisme. Karena tugasnya berat, anggotanya haruslah sosok yang kompeten, kapabel, berintegritas serta jauh dari muatan politik.
“Pengetahuan itu baik adaptasi maupun mitigasi dan situasi global iklim dan problemnya. Masalahnya, nama-nama yang masuk itu tak punya rekam jejak yang mumpuni di sektor kehutanan,” kata Uli.
