Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto menyatakan, dari dana desa sebesar Rp71 triliun yang dikucurkan pemerintah pusat, 20 persennya atau sekitar Rp14,2 triliun akan dialokasikan untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG) dan ketahanan pangan.
Dia mendorong agar desa-desa bisa menjadi penyuplai bahan bakunya. Ia mengatakan, nantinya akan ada desa yang secara khusus memproduksi padi, jagung, ikan nila, melon dan lain sebagainya.
“Saya laporkan 20 persen dari Rp71 triliun dana desa tahun 2025 untuk ketahanan pangan. Jadi kita akan menyukseskan makan siang bergizi,” kata Yandri kepada awak media, Minggu (5/1/2025).
Yandri menyampaikan, nantinya program MBG akan dilaksanakan bekerja sama dengan koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hal ini telah menjadi arahan Presiden Prabowo Subianto.
Dengan demikian, suplai bahan baku untuk program makan bergizi gratis itu bukan berasal dari impor. “Jadi kita tadi arahan Bapak Presiden, makan siang bergizi itu melalui kerja sama dengan Koperasi, BUMDes, itu seharusnya sepatutnya bahan bakunya dari desa. Bukan impor,” kata dia.
Diketahui, program prioritas Prabowo ini akan mulai dieksekusi di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi. Kepala Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi menyatakan, program ini merupakan tonggak bersejarah bagi bangsa Indonesia, yang mana untuk pertama kalinya melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri, ibu hamil, dan menyusui.
“Informasi dari Badan Gizi Nasional (BGN), tercatat 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang siap beroperasi,” kata Kepala Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi dalam siaran pers yang diterima, Minggu (5/1/2025).
Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi, mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Gorontalo.
Selanjutnya Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.
Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan.
