Makan Bergizi Gratis untuk Pesantren dan Madrasah, Kemenag Lakukan Uji Coba dan Pendataan

Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Batam tengah melakukan pendataan jumlah siswa di pesantren dan madrasah dalam rangka pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dilakukan untuk memastikan distribusi program dapat berjalan merata dan tepat sasaran.
“Petugas sedang mendata jumlah pelajar di setiap madrasah dan pesantren agar program MBG ini dapat menyasar secara tepat dan merata,” kata Kepala Kemenag Kota Batam, Zulkarnain, seperti dikutip dari Antara, Senin (6/1).
Pendataan ini sejalan dengan Surat Edaran (SE) Nomor 10 Tahun 2024 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) Kemenag sebagai panduan pelaksanaan program. Selain bertujuan memenuhi kebutuhan gizi siswa, program ini juga menjadi bagian dari pembelajaran karakter bagi santri di pesantren, seperti kebiasaan berdoa sebelum makan dan mengantre.
Zulkarnain berharap proses pendataan ini dapat segera rampung agar program MBG dapat berjalan sesuai rencana, mendukung kesehatan dan pendidikan generasi muda di madrasah dan pesantren.
Uji Coba MBG di SDN 010 Bengkong
Di sisi lain, sebanyak 656 siswa SDN 010 Bengkong, Kota Batam, mulai menerima uji coba program MBG, Senin (6/1). Kepala Sekolah SDN 010 Bengkong, Ahmad Sudianto, mengatakan pendistribusian dilakukan secara bertahap, mulai dari kelas 1 hingga kelas 6.
Distribusi dimulai pukul 09.15 WIB untuk 120 siswa kelas 1, dilanjutkan pada pukul 10.40 WIB untuk 296 siswa kelas 4, 5, dan 6, serta pukul 12.20 WIB untuk 240 siswa kelas 2 dan 3.
Harapan Wakil Ketua MPR RI
Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, turut mengingatkan pemerintah untuk memastikan bahwa program MBG menjangkau siswa madrasah dan santri pesantren secara adil. Ia menyoroti minimnya informasi terkait pelaksanaan program di sekolah keagamaan sebelum peluncuran resmi.
“Sejak tahap awal, saya harapkan siswa di madrasah/sekolah keagamaan dan santri di pondok pesantren sudah dimasukkan dalam program ini agar menjadi program yang berkeadilan,” kata Hidayat di Jakarta.
Hidayat juga meminta pemerintah memastikan program MBG dilaksanakan secara transparan dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pengurus sekolah, pedagang kantin, UMKM, hingga masyarakat sekitar.
“Program ini harus terlaksana dengan amanah dan memberikan efek pengganda ekonomi yang nyata bagi masyarakat, serta menjadi langkah strategis menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Program MBG yang mulai diimplementasikan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sejak Senin ini direncanakan menjangkau 19 juta jiwa pada 2025, dan terus diperluas hingga tahun 2029.