Ketua KPK Firli Bahuri menilai kemarahan Presiden Joko Widodo soal sejumlah kementerian/lembaga yang banyak membeli produk impor, ada kaitannya dengan korupsi pengadaan barang dan jasa yang selama ini terjadi. Namun Firli tak menyebutkan secara detail bentuk pengadaan barang apa saja yang diduga tersangkut korupsi.
“Saya mengerti arti ‘kemarahan’ Bapak Presiden karena sikap kita terhadap kemampuan produk dalam negeri versus produk impor sudah keterlaluan. Ini ada hubungannya dengan korupsi pengadaan barang dan jasa,” kata Firli di Jakarta, Sabtu (26/3/2022).
Firli menekankan KPK memberikan perhatian pada korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa karena rawan suap.
“Sudah lama KPK memberikan perhatian kepada korupsi barang dan jasa, terutama karena di dalamnya rawan suap dan sogok yang sering berakhir dengan kegiatan tangkap tangan oleh KPK,” katanya.
Firli mendukung arahan Jokowi untuk mengutamakan membeli barang yang diproduksi di dalam negeri. Dia mengatakan korupsi di pengadaan barang dan jasa (PBJ) harus segera dihentikan.
“Kita harus menyambut baik penekanan yang dilakukan oleh kepala negara agar kita mulai mengubah orientasi pengadaan barang dan jasa serta menghentikan korupsi PBJ,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi merasa sedih alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang besar tidak tersalurkan dengan baik. Masih ada instansi yang membeli produk impor ketimbang lokal. Presiden sampaikan hal itu saat memberi arahan terkait aksi afirmasi bangga buatan Indonesia di Bali, Jumat (25/03/2022).
“Cek sekali lagi, sedih sekali belinya barang-barang impor semua. Padahal kita memiliki. Anggaran pengadaan barang dan jasa untuk modal di pusat itu Rp526 triliun, sedangkan Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Walikota ada Rp535 triliun lebih gede daerah. Sekali lagi, saya ulang, pusat Rp526 triliun, daerah Rp535 triliun, BUMN jangan lupa saya detailkan Rp420 triliun. Ini duit gede banget, besar sekali,” ucap Jokowi.
