Pengemudi di Kota New York mulai Senin (6/1/2025) harus membayar US$9 atau sekitar Rp145 ribu jika memasuki Manhattan. Kebijakan pengenaan biaya kemacetan pertama di AS ini sebagai upaya mengumpulkan miliaran dolar untuk angkutan umum dan mengurangi kemacetan lalu lintas.
Biaya tersebut mulai berlaku setelah New Jersey gagal meyakinkan hakim pada hari Jumat untuk menghentikannya sambil menunggu banding. Kota itu bergegas menerapkan biaya tersebut sebelum pelantikan Presiden terpilih Donald Trump pada 20 Januari. Trump, yang tinggal di Manhattan, menentang biaya tersebut dan mengatakan ia akan berusaha memblokirnya.
New York memberlakukan biaya sebesar US$9 untuk kendaraan penumpang di siang hari di Manhattan selatan 60th Street. Truk dan bus akan membayar hingga US$21,60 (Rp348 ribu). Biaya tersebut dikurangi sebesar 75 persen pada malam hari.
Pengenaan biaya melalui pembaca pelat nomor elektronik, mobil pribadi akan membayar sekali sehari terlepas dari berapa kali mereka melakukan perjalanan. Taksi akan membayar 75 sen per perjalanan dan kendaraan yang dinaiki melalui aplikasi seperti Uber dan Lyft harus membayar US$1,50 per perjalanan.
Sementara New York adalah kota pertama di AS yang memberlakukan tarif seperti itu, London memberlakukannya pada 2003, dan tarifnya sekarang adalah 15 pound (sekitar Rp300 ribu). Sarah Kaufman, direktur Rudin Center for Transportation di Universitas New York, mengatakan bahwa pengalaman kota-kota dunia lainnya menunjukkan bahwa tarif tersebut awalnya sangat tidak populer.
“Kemudian warga mulai menghargai berkurangnya kemacetan lalu lintas dan meningkatnya layanan angkutan umum. Jadi, idealnya, itulah yang akan terjadi di New York,” katanya, mengutip Reuters.
Otoritas Transportasi Metropolitan New York mengatakan program itu akan menghasilkan pengurangan 80.000 mobil per hari, sekitar 11 persen, di distrik yang disebutnya paling padat di Amerika Serikat.
Lebih dari 700.000 kendaraan memasuki kawasan bisnis utama Manhattan setiap hari, memperlambat lalu lintas hingga rata-rata sekitar 11 km/jam. Angka tersebut 23 persen lebih lambat dibandingkan tahun 2010.
Pemerintah kota memperkirakan biaya kemacetan akan menghasilkan US$500 juta atau sekitar Rp8 triliun pada tahun pertamanya. Gubernur New York Kathy Hochul mengatakan uang tersebut akan mendukung pembiayaan utang senilai US$15 miliar untuk investasi di kereta bawah tanah, bus, dan perbaikan angkutan umum lainnya.
Electronic Road Pricing di Jakarta
Sebelumnya DKI Jakarta sudah merencanakan penerapan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) untuk mengurangi kemacetan di beberapa ruas di Jakarta. Hanya saja, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pada September lalu menjelaskan, penerapan ERP belum bisa dilaksanakan saat ini secara menyeluruh.
Hal itu dikarenakan fasilitas transportasi umum di Jakarta belum lengkap. Sistem pembatasan kendaraan baru bisa dilakukan pada zona-zona tertentu saja, yang memiliki fasilitas transportasi umum yang lengkap. “ERP tidak bisa diterapkan untuk sekian titik, tetapi ke depan itu bisa diterapkan di zona-zona yang memang transportasinya sudah cukup lengkap,” kata Heru.
