Israel Harus Akui Palestina Merdeka Jika Ingin Buka Hubungan dengan Indonesia

Indonesia menegaskan tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel selama negara tersebut masih menjajah Palestina. Sikap ini selaras dengan amanat konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan.

“Indonesia tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel karena Israel adalah negara penjajah. Sementara Indonesia adalah negara yang sangat anti terhadap penjajahan, sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945,” ujar Anwar Abbas, pengamat sosial ekonomi dan keagamaan, Rabu (28/5/2025).

Ia menegaskan, kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan penjajahan bertentangan dengan nilai-nilai perikemanusiaan dan keadilan. Oleh sebab itu, kata Anwar, hubungan diplomatik hanya mungkin terjalin jika Israel menghentikan penjajahannya atas Palestina dan mengakui kemerdekaan penuh negara Palestina.

“Israel juga harus bertanggung jawab atas genosida dan kejahatan terhadap rakyat Palestina yang telah mereka lakukan selama ini,” tambahnya.

Sikap tegas Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina juga ditegaskan Presiden RI Prabowo Subianto dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/5). 

Dalam pernyataan bersama, Prabowo menyatakan bahwa pengakuan Indonesia terhadap Israel hanya akan diberikan apabila Israel lebih dulu mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat.

“Indonesia memandang hanya penyelesaian two-state solution, kemerdekaan bagi bangsa Palestina, merupakan satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil,” ujar Presiden Prabowo.

Namun demikian, ia juga menegaskan bahwa hak Israel sebagai negara yang berdaulat dan aman tetap harus dihormati. Indonesia pun siap membangun hubungan diplomatik dengan Israel jika syarat tersebut dipenuhi.

Dalam pertemuan itu, Indonesia dan Prancis juga sepakat mendorong dihentikannya operasi militer Israel di Gaza dan membuka akses bantuan kemanusiaan ke wilayah tersebut. Keduanya mendukung rencana penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) oleh Prancis dan Arab Saudi pada Juni mendatang guna membahas solusi dua negara.

Indonesia saat ini menjadi salah satu negara kontributor utama pasukan perdamaian PBB di perbatasan Lebanon-Israel (UNIFIL), dan siap menambah jumlah pasukannya untuk menjaga stabilitas kawasan.