DPR Setujui Tambahan Anggaran OIKN Rp27,8 Triliun, Terbesar untuk Kedeputian Sarana dan Prasarana
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menyetujui usulan penambahan anggaran untuk Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sebesar Rp27,8 triliun.
“Komisi II DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan OIKN sebesar Rp27,81 triliun,” kata Doli saat membacakan kesimpulan rapat bersama OIKN di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2024).
Dirinya mengimbau agar Badan Anggaran (Banggar) DPR dapat merealisasikan usulan tersebut dan menambahkan pagu definitif OIKN sesuai dengan agenda pembahasan yang telah disepakati.
Sebelumnya, Plt Wakil Kepala OIKN Raja Juli memaparkan Pagu indikatif OIKN berdasarkan surat Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas tanggal 5 April 2024 ditetapkan sebesar Rp505,5 miliar.
“Untuk memenuhi anggaran 2025 pada saat rapat dengan Komisi II DPR pada tanggal 10 Juni 2024, semula kami usulkan tambahan anggaran sebesar Rp29,8 triliun. Usulan ini dicatat dan mendapat persetujuan dari Komisi II DPR,” ucap Raja Juli.
Namun, usulan ini tidak tertampung pada alokasi anggaran OIKN 2025 yang ditetapkan pada 19 Juli 2024. Kemudian OIKN melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan anggaran dengan Kementerian PUPR pada 5 Agustus 2024, untuk memastikan tidak ada kegiatan pembangunan yang tumpang tindih antar kedua lembaga negara ini.
“Kami melakukan penajaman, muncul usulan tambahan anggaran menjadi Rp27,8 triliun dan kemudian mengajukan revisi usulan tambahan anggaran tersebut ke Kemenkeu dan Bappenas,” ungkap dia.
“Total usulan tambahan anggaran Rp27,8 triliun merupakan usulan dari enam kedeputian,” sambungnya.
Berikut rincian usulan anggaran tambahan dari keenam deputi, pertama kedeputian bidang perencanaan dan pertanahan sebesar Rp788,5 miliar, kedeputian bidang pengendalian pembangunan Rp106 miliar, kedeputian bidang sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat Rp62 miliar.
Lalu, kedeputian bidang transformasi hijau dan digital Rp37,7 miliar, kedeputian bidang lingkungan hidup dan SDA Rp63 miliar, dan usulan paling besar dari Kedeputian bidang sarana dan prasarana Rp26 triliun.
