Dapat Warisan Defisit APBD Rp1,5 Triliun, Pj Gubernur Sebut Sulsel Nyaris Bangkrut

Pj Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Bahtiar Baharuddin secara terbuka menyebut kondisi APBD Sulsel dalam masalah serius akibat imbas defisit APBD yang mencapai Rp1,5 triliun. Dampak dari semua itu, beberapa program kerja Pemprov Sulsel tahun 2023 ini terancam terhenti.

“Hari ini saya harus terbuka ke semua yang terhormat semua pimpinan dan anggota DPRD yang ada, kita defisit Rp1,5 triliun, Sulsel ini bangkrut,” ujar Bahtiar dalam rapat paripurna pidato pengantar nota keuangan dan rancangan peraturan daerah Sulsel tentang APBD 2024 di DPRD Sulsel, Rabu (11/10/2023).

Bahtiar mengatakan Sulsel sudah berada dalam kondisi seperti itu sejak dia ditunjuk mengantikan Gubenur Andi Sudirman Sulaiman (ASS) yang habis masa jabatannya. Dia mengungkapkan ada dua pilihan yang mesti dihadapi di tengah kondisi situasi tersebut.

“Saya ini pemimpin nakhoda, kapal Sulsel sudah tenggelam. Pilihannya dua, siap-siap untuk tenggelam atau saya ambil upaya penyelamatan,” jelasnya.

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri ini menegaskan tidak akan lari dari tanggung jawab. Dia akan menyelesaikan persoalan yang diwariskan kepadanya.

“Sebagai orang Bugis Makassar ketika saya mengambil tanggungjawab saya tidak akan lari dari tanggung jawab maka saya akan ambil upaya penyelamatan,” tegas Bahtiar.

Dai pun Bahtiar menambahkan, salah satu upaya yang bisa saja ditempuh saat kondisi keuangan deficit adalah mengevaluasi sejumlah program dan menentukan program prioritas.

“Maka caranya menyelamatkan ini hentikan sementara semua program. Anak-anak tidak usah belanja lagi, kenapa kita mau belanja (sementara) masih ada utang,” jelasnya.

Bahtiar menduga penyebab defisit anggara ini akibat perencanaan dan pengelolaan keuangan yang tidak proper sejak lama.

“Berarti perencanaannya keliru bertahun-tahun. Program lama itu perencanaan di langit uangnya tidak ada. Jadi defisit itu artinya tidak sesuai apa yang diomongin. Misalnya tulis APBD Rp10,1 (Triliun) yah defisit Rp1,5 Triliun artinya aslinya uangmu hanya Rp8,5 T kan, itu berarti 1,5 tidak ada duitnya,” sebut Bahtiar.

Dia menambahkan, penyebab anggarannya tidak ada, karena yang diklaim termasuk dana bagi hasil daerah (DBH) untuk kabupaten dan kota di Sulsel. Defisit ini dihitung dari utang DBH yang menumpuk berdasarkan temuan BPK.

“Kenapa tidak ada duitnya? Satu, uangnya orang (daerah) yang kau (provinsi) klaim jadi duitmu, Rp850 miliar DBH kabupaten/kota, kan begitu. Kemudian ada utang dari tahun lalu sudah audit BPK, ini harus diluruskan,” tegas Bahtiar.

Bahtiar mencontohkan, dalam APBD dituliskan misalnya ada pendapatan Rp500 miliar. Sementara OPD membuat program yang bersumber dari dana tersebut.

“Misalnya ditulis akan ada pendapatan Rp500 miliar diubah jadi program di PU atau Dinas Pendidikan kan nanti buat lelang, kegiatan segala macam, ini jelas-jelas yang tidak ada uangnya yang bayar siapa,” tuturnya.

Padahal kata Bahtiar, DBH bukan merupakan dana atau bagian pendapatan Pemprov Sulsel. Dana tersebut merupakan hak dari kabupaten dan kota di Sulsel.

“DBH yang haknya untuk kabupaten kota, yang porsi terbesarnya di situ,” tegas Bahtiar.