Sebuah hotel di Jepang telah meminta seorang turis Israel untuk menandatangani pernyataan tidak pernah terlibat dalam kejahatan perang selama dinas militernya. Serangan Israel yang sedang berlangsung di Gaza dan dituding sebagai genosida menjadi sorotan dan kepedulian dunia termasuk para pemilik hotel.
Seorang karyawan di Hotel Wind Villa di Kyoto, mengutip Ynet, memberikan turis itu sebuah formulir yang menegaskan bahwa dirinya tidak melakukan kejahatan perang, termasuk pemerkosaan, pembunuhan terhadap orang-orang yang tak berdaya, atau serangan terhadap warga sipil.
Turis itu lalu berbicara kepada harian Israel bahwa staf hotel telah memberitahu kebijakan tersebut berlaku untuk tamu Israel dan Rusia. Awalnya ia menolak menandatangani dengan alasan ingin menjauh dari politik, namun akhirnya setuju dan mengatakan ia tidak menyembunyikan apa pun. Ia mengaku tidak ingin terjadi masalah dalam kunjungan itu, serta menggambarkan formulir tersebut pada akhirnya tidak berarti apa-apa baginya.
Pernyataan yang dibagikan kepada Ynet tersebut kabarnya berbunyi: “Saya tidak pernah terlibat dalam kejahatan perang apa pun yang melanggar hukum internasional dan hukum humaniter; saya tidak pernah melakukan kejahatan perang, termasuk tetapi tidak terbatas pada: serangan terhadap warga sipil (anak-anak, wanita, dll.), pembunuhan atau penganiayaan terhadap mereka yang telah menyerah atau ditawan sebagai tawanan perang; penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi; kekerasan seksual, pemindahan paksa, atau penjarahan; tindakan apa pun lainnya yang termasuk dalam Pasal 8 Statuta Roma dari Mahkamah Kriminal Internasional (ICC).”
“Saya tidak pernah merencanakan, memerintahkan, membantu, mendukung, atau menghasut kejahatan perang, dan saya juga tidak pernah berpartisipasi dalam tindakan tersebut. Saya berjanji untuk terus mematuhi hukum internasional dan hukum humaniter dan tidak akan pernah terlibat dalam kejahatan perang dalam bentuk apa pun.”
Setelah insiden tersebut, turis tersebut menghubungi Duta Besar Israel untuk Jepang Gilad Cohen, yang mengirim surat kepada Gubernur Kyoto Takatoshi Nishiwaki, menjelaskan persyaratan tersebut sebagai “tindakan diskriminatif berdasarkan kewarganegaraan”.
Gubernur kemudian memberi tahu duta besar bahwa penyelidikan resmi telah diluncurkan terhadap perilaku hotel tersebut. Namun, manajemen hotel membela keputusannya, dengan alasan meningkatnya kekhawatiran atas perang Israel di Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 61.700 warga Palestina, termasuk lebih dari 18.000 anak-anak dan 12.000 wanita.
“Karena warga Israel muda diharuskan bertugas di militer, kami tidak tahu siapa saja yang mungkin terlibat,” kata manajer tersebut kepada Ynet. “Kami yakin kami berhak mengetahui siapa saja yang kami tampung. Langkah ini juga dimaksudkan untuk menjamin keselamatan kami.”
Tahun lalu, Mahkamah Internasional (ICJ) menemukan bukti kuat bahwa Israel melakukan genosida di Gaza. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, menuduh mereka melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
