Jaksa Agung Dapat Perintah dari Prabowo, Tuntaskan Seluruh Kasus Korupsi Perizinan

Presiden Prabowo Subianto memberi perintah langsung ke Jaksa Agung ST Burhanuddin agar menindak berbagai kasus perizinan ilegal. Langkah ini dilakukan lantaran Prabowo melihat adanya celah kerugian negara dari kasus perizinan ilegal.
Perintah itu disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/1/2025).
“Presiden menilai bahwa perizinan yang tidak sah merupakan salah satu celah yang sering dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu sehingga berdampak pada kerugian negara,” demikian berdasarkan siaran resmi Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden, Senin (13/1/2025).
Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup itu, Prabowo mengingatkan kepada jajaran petinggi Kejaksaan bahwa praktik-praktik korupsi kerap terjadi di sektor perizinan.
Prabowo meminta jajaran petinggi Kejaksaan Agung untuk mempercepat penyelidikan dan penindakan terhadap berbagai kasus perizinan ilegal yang saat ini berjalan.
Rapat terbatas antara Presiden, Jaksa Agung, jajaran jaksa agung muda berlangsung selama kurang lebih 2 jam. Dalam rapat itu, ada juga Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Ivan Yustiavandana, Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Muhammad Yusuf Ateh, dan Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya.
Sementara itu, jajaran jaksa agung muda yang mengikuti rapat di Istana Merdeka hari ini, yaitu Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Reda Manthovani, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Narendra Jatna, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Asep Nana Mulyana, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer, Mayjen TNI Mokhamad Ali Ridho, dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febrie Ardiansyah.