Di tengah kabar gaji pensiunan naik 16 persen pada tahun ini, muncul isu pegawai negeri sipil (PNS) ikut naik dengan angka yang sama. Di tengah pengetatan anggaran kementerian dan lembaga (K/L), informasi itu ternyata hoaks.
Saat ditanya soal itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Rini Widyantini mengaku kaget. Dia bilang, belum ada diskusi dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani terkait kenaikan gaji PNS sebesar 16 persen.
“Saya belum pernah ada diskusi, nanti gini kalau ada diskusi dengan Kementerian Keuangan ya, jadi enggak bisa langsung,” ujar Menteri Rini di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/4/2025).
Dia menjelaskan, keputusan menaikkan gaji PNS tidak bisa grusa-grusu, harus dibicarakan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Karena menyangkut anggaran untuk menambah penghasilan PNS yang jumlahnya pasti besar. Per 1 Juli 2024, jumlah PNS di Indonesia mencapai 3,6 juta orang.
“Saya belum tahu, apakah memang benar Kemenkeu sudah duduk bersama untuk membahas itu,” kata dia.
Asal tahu saja, informasi tentang kenaikan gaji PNS sebesar 16 persen telah beredar luas lewat sosial media (medsos) pada 2024. Narasi yang beredar, keputusan tersebut telah diketok palu pemerintah.
Sebelumnya, Sri Mulyani menyebut, kabar tentang kenaikan gaji PNS sebesar 16 persen pada tahun ini, tidak memiliki dasar resmi dalam dokumen perencanaan anggaran negara tahun 2025. “Tidak ada kebijakan gaji PNS naik 16 persen,” tegas Sri Mulyani, Jakarta, Senin (22/4/2025).
Ia menjelaskan, saat ini, pemerintah tengah memasuki fase konsolidasi fiskal pascapandemi COVID-19. Sehingga, fokus pemerintah pada 2025, adalah menjalankan kebijakan efisiensi anggaran secara ketat. Target penghematannya telah ditetapkan Rp306 triliun.
Namun, Sri Mulyani memastikan, kebijakan efisiensi tidak akan berimbas pada pemotongan gaji ASN. “Efisiensi ini tidak mengurangi hak-hak ASN. Gaji tetap dibayarkan penuh dan tepat waktu,” tegasnya.