Junta militer Myanmar akhirnya mengumumkan gencatan senjata sementara guna memberi ruang bagi bantuan kemanusiaan pascagempa berkekuatan 7,7 magnitudo yang telah menewaskan hampir 3.000 orang.
Pengumuman ini disampaikan oleh komando tinggi militer melalui televisi negara MRTV pada Rabu (2/3/2025) malam.
Pemerintah militer mengatakan akan memberlakukan gencatan senjata mulai Rabu (2/4) hingga 22 April. Pengumuman itu disampaikan setelah kelompok bersenjata yang terlibat dalam perang saudara berdarah selama 4 tahun di Myanmar memberikan janji serupa.
Gencatan senjata yang diumumkan junta militer ini mengikuti langkah serupa yang sebelumnya telah dilakukan oleh kelompok-kelompok perlawanan bersenjata yang menentang rezim militer.
Namun, militer memperingatkan bahwa kelompok-kelompok tersebut harus menahan diri dari serangan atau upaya penguatan kembali pasukan mereka, atau militer akan mengambil tindakan yang dianggap perlu.
Bantuan China Ditembaki
Sebelumnya, pemerintah China meminta pihak-pihak bertikai di Myanmar menghentikan pertikaian dan memberikan kepastian keamanan pasca tim Palang Merah Tiongkok ditembaki saat membawa pasokan bantuan ke korban gempa.
“Kami juga berharap agar semua kelompok etnis dan faksi di Myanmar dapat menjadikan bantuan bencana sebagai tugas utama, memastikan keselamatan dan keamanan penyelamat dan pasokan dari China dan negara-negara lain, serta menjaga koridor logistik tetap dapat diakses sepenuhnya,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing pada Rabu (2/4).
Pada Selasa (1/4) malam, militer Myanmar melepaskan tembakan ke konvoi Palang Merah China yang membawa pasokan bantuan gempa saat berada di kota Naung Cho, dalam perjalanan menuju pusat kota Mandalay, kota dekat episentrum gempa. Tidak ada korban luka yang dilaporkan.
Tentara Pembebasan Nasional Ta’ang (TNLA), kelompok pemberontak bersenjata, mengatakan bahwa pasukan militer menembaki konvoi sembilan kendaraan dengan senapan mesin.
Junta militer, yang mengatakan sedang menyelidiki insiden itu, membantah telah menembak langsung ke kendaraan tersebut. Junta menyebut pasukannya melepaskan tembakan ke udara setelah konvoi tersebut tidak berhenti, meskipun telah diberi sinyal untuk berhenti.
“Pasokan bantuan yang disediakan oleh Palang Merah China telah tiba di Myanmar dan sedang diangkut ke daerah-daerah yang dilanda bencana di Mandalay. Tim penyelamat dan pasokan bantuan saat ini aman,” tambah Guo Jiakun.
Guo Jiakun menegaskan bahwa penyelamatan nyawa adalah prioritas utama.
“China dengan tulus berharap bahwa semua kelompok etnis dan faksi di Myanmar dapat bekerja sama untuk mengatasi kesulitan bersama. Kami sangat mendesak semua pihak di Myanmar untuk memastikan keselamatan dan keamanan penyelamat dan pasokan dari China dan negara-negara lain, dan menjaga koridor logistik tetap dapat diakses sepenuhnya,” tegas Guo Jiakun.
China, ungkap Guo Jiakun, siap melakukan apa pun untuk memberikan bantuan dan dukungan ke daerah-daerah yang terkena dampak mengingat hal itu merupakan kebutuhan Myanmar.
Junta militer telah menyampaikan dan meminta agar negara dan lembaga internasional yang ingin memberikan bantuan agar memberi tahu pemerintah Myanmar.
TNLA telah turun tangan untuk melindungi konvoi tim penyelamat China, memastikan bahwa konvoi itu melanjutkan perjalanannya untuk mengirimkan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. TNLA juga mengatakan mereka telah memberi tahu dewan militer tentang rencana pergi ke Mandalay.
Jumlah korban meninggal akibat gempa bumi dahsyat yang mengguncang Myanmar pada Jumat (28/3) telah mencapai 2.800 orang, dengan 4.600 lebih lainnya mengalami luka-luka.
Data korban terbaru itu dirilis setelah tiga kelompok bersenjata etnis minoritas yang tergabung dalam sebuah aliansi, mengumumkan gencatan senjata sepihak selama satu bulan dalam pertempuran mereka melawan militer sehari sebelumnya, demi mendukung upaya bantuan gempa.
Aliansi Tiga Bersaudara, yang terdiri dari Tentara Arakan, Tentara Aliansi Demokrasi Nasional Myanmar, dan Tentara Pembebasan Nasional Ta’ang, menyatakan bahwa mereka tidak akan melancarkan operasi ofensif dan hanya akan bertindak untuk membela diri guna memastikan kelancaran operasi kemanusiaan.
Myanmar jatuh ke dalam kekacauan sosial, politik, dan ekonomi setelah pada Februari 2021, tentara Myanmar merebut kekuasaan melalui kudeta terhadap pemerintahan Aung San Suu Kyi, tentara junta melancarkan kekerasan terhadap rakyat yang menentang dan memunculkan kelompok oposisi bersenjata di berbagai wilayah.
Selain itu, sejak Oktober 2023 telah terjadi pertempuran antara militer dan kelompok oposisi bersenjata meningkat dan menyebar ke sebagian besar Myanmar.
