Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada pidato pelantikannya Senin (20/1/2025) menampilkan dirinya sebagai pembawa perdamaian. Namun ironisnya, ia kembali menegaskan sumpahnya bahwa negaranya akan ‘merebut kembali’ Terusan Panama.
Trump mengeluarkan ancaman tersebut tanpa menjelaskan rincian setelah berminggu-minggu menolak mengesampingkan tindakan militer terhadap Panama atas jalur perairan tersebut, yang diserahkan AS pada akhir 1999.
“Yang terpenting, China mengoperasikan Terusan Panama, dan kami tidak memberikannya kepada Tiongkok, kami memberikannya kepada Panama. Dan kami akan mengambilnya kembali,” kata Trump setelah diambil sumpah di dalam Gedung Capitol AS.
Panama mempertahankan kontrol atas terusan itu tetapi perusahaan-perusahaan China terus meningkatkan kehadiran mereka di sekitar jalur pelayaran penting antara Samudra Atlantik dan Pasifik.
Presiden Panama Jose Raul Mulino dengan cepat membantah bahwa ada negara lain yang ikut campur di terusan itu, dan menurutnya, negaranya beroperasi dengan prinsip netralitas. “Terusan itu adalah dan akan tetap menjadi milik Panama,” kata Mulino, sambil menyerukan dialog untuk mengatasi masalah apa pun.
Saat pelantikan itu, Trump juga mengatakan bahwa AS telah diperlakukan sangat buruk akibat pemberian ‘bodoh’ ini yang seharusnya tidak pernah diberikan. “Tujuan kesepakatan dan semangat perjanjian kita telah dilanggar sepenuhnya. Kapal-kapal Amerika dikenakan biaya yang sangat mahal dan tidak diperlakukan secara adil dalam bentuk apa pun, termasuk Angkatan Laut AS,” katanya.
Marco Rubio, menteri luar negeri yang baru, tidak mengancam akan melakukan tindakan militer selama sidang konfirmasinya minggu lalu tetapi memperingatkan bahwa China melalui pengaruhnya dapat secara efektif menutup Terusan Panama jika terjadi hubungan yang kritis dengan AS.
Senat kemarin dengan suara bulat mengukuhkan Rubio, sesama senator, yang menjadi orang Hispanik pertama dan penutur bahasa Spanyol pertama yang fasih sebagai diplomat tinggi AS.
Terusan Panama dibangun sebagian besar oleh AS dengan tenaga kerja Afro-Karibia dan dibuka pada 1914. Mantan presiden AS Jimmy Carter, yang meninggal bulan lalu, merundingkan pengembaliannya pada 1977, dengan mengatakan bahwa ia melihat tanggung jawab moral untuk menghormati negara yang kurang kuat tetapi sepenuhnya berdaulat.
