Dobel Anggaran Visa Penyebab Biaya Haji Membengkak, DPR Minta Pelaku Segera Ditangkap

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan salah satu faktor penurunan biaya Haji 2025 adalah dihapusnya biaya visa. Pasalnya, selama ini terdapat dobel anggaran visa yang membuat anggaran biaya haji membengkak.

Marwan mengatakan Panitia Khusus (Pansus) Haji 2024 sebenarnya menemukan sejumlah penyalahgunaan. Salah satunya terkait pembiayaan visa yang dibebankan kepada jemaah haji itu sebesar 300 SAR. Ternyata biaya visa juga masuk pada komponen masyair.

Karena itu, Marwan mengungkap terjadi anggaran ganda dalam pembiayaan visa. Berdasarkan temuan Pansus Haji 2024 itu, maka biaya visa untuk haji 2025 dihilangkan, sehingga terjadi penghematan karena tidak ada lagi double anggaran.

“Ya, itu mereka (Pemerintah) mengakui. Kalau diakui ada double anggaran, mestinya ada yang ditangkap dong. Ya, aparat penegak hukum yang menangkap,” kata Marwan, Jakarta, Kamis (9/1/2025).

Marwan menjelaskan Pansus Haji 2024 sudah menunjukkan bukti penyelewengan saat itu. Dan saat ini, Panja Haji 2025 yang membuktikannya bahwa memang telah terjadi penyalahgunaan anggaran haji.

Marwan menjelaskan berdasarkan hitungan Komisi VIII, angka yang diselewengkan dari pengurusan visa mencapai sekitar Rp300 miliar. Dengan bukti tersebut, maka perdebatan dalam penentuan biaya haji 2025 tidak terlalu panjang sebab biaya yang berpotensi disalahgunakan bisa dengan cepat dihapus.

“Kami dapat bukti-bukti ini sehingga perdebatannya tidak panjang. Jadi kita sebutkan ke pemerintah, ini loh. Kami sudah sangat siap dengan berbagai data. Artinya tidak bisa ditipu-tipu lagi,” ujarnya.

Lebih lanjut, politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini menyatakan pada tahun-tahun sebelumnya pembahasan biaya haji selalu rumit, karena salah satu faktornya soal biaya visa. Pemerintah selalu beralasan biaya visa itu sudah menjadi ketentuan Arab Saudi.

“Ini bisa jadi catatan dalam rapat-rapat berikutnya. Kalau DPR-nya atau panjanya sangat siap dengan data-data, maka pembahasan cukup lima hari. Biaya haji pun bisa turun drastis,” tuturnya.

Terkait pelayanan jemaah haji setelah penurunan biaya haji, Marwan menyebut pemerintah berkomitmen dan menjamin pelayanan jemaah haji akan semakin baik. Ia pun berharap pada Haji 2025 tidak ada penyelewengan seperti yang terjadi pada 2024.

“Dari peristiwa Haji 2024, kita berharap itu tidak terjadi di 2025. Termasuk kemarin masalah pemondokan dan lain-lain,” ucapnya.