Demi Majunya Industri dan Investasi, Jumhur Luruskan Gagal Paham TKDN yang Disampaikan Prabowo
Ketua Umum KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia), M Jumhur Hidayat mencoba luruskan salah paham pemberitaan sejumlah media terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yan disampaikan Presiden Prabowo Subanto dalam sarasehan ekonomi di Jakarta, Selasa (8/4/2025).
“Jadi yang kami tangkap itu bukan TKDN barang konsumsi, tetapi barang modal yang kita perlu waktu panjang untuk membuatnya,” kata Jumhur dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (10/5/2025).
Jumhur yang hadir dalam sarasehan tersebut,menerangkan, ketika industri mengimpor mesin untuk produksi yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, serta produknya diekspor atau dipasarkan di dalam negeri, maka tidak perlu kaku mengikuti aturan TKDN.
Artinya, kata Jumhur, jika mesin yang harus diimpor itu, 100 persen buatan luar negeri, seharusnya diberlakukan aturan TKDN yang fleksibel. Asalkan itu tadi, industrinya termasuk padat karya dan produksinya untuk pasar dalam dan luar negeri. “Itu intinya, jadi tidak boleh ada kelambatan dalam dinamika itu,” jelas Jumhur.
Semangat pengaturan TKDN, lanjut Jumhur, adalah untuk barang konsumsi atau barang yang sudah bisa dibuat di dalam negeri agar diutamakan. Misalnya, jika ada kantor kementerian/lembaga (K/L) atau siapapun membutuhkan printer, maka harus diprioritaskan produk dalam negeri. Bukan impor.
“Jadi untuk barang konsumsi atau barang yang dipakai untuk kegiatan rutin, apalagi dalam jumlah besar, sejauh mungkin mengikuti aturan TKDN,” tegas Jumhur.
Tapi untuk barang modal yang bisa memberikan nilai tambah untuk produksi barang dan bisa menyerap banyak tenaga kerja, Jumhur mengingatkan, jangan terlalu kaku alias rigid dalam menjalankan aturan TKDN. “Bisa kacau,” ujar Jumhur
Jumhur mengingatkan, jangan sampai ada yang tertarik berinvestasi, membangun industri yang pasarnya sudah ada, tenaga kerjanya sudah ada, nilai tambah sudah terhitung, namun sulit berproduksi karena terkendala TKDN. “Dalam posisi itu saya sama dengan Presiden Prabowo soal TKDN,” pungkasnya.
Rasa-rasanya Jumhur benar. Dalam sarasehan ekonomi yang digelar di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (8/4/2025), Presiden Prabowo menginstruksikan seluruh menteri untuk lebih fleksibel dalam menerapkan aturan TKDN. Agar inestasi dan industri bisa berkembang pesat di Indonesia.
Menurut Prabowo, aturan TKDN dibuat demi mempertahankan komponen lokal, namun jika dipaksakan bisa membuat industri Indonesia tidak kompetitif.
“Saya sudah kasih instruksi TKDN, sudah lah niatnya baik nasionalisme, kalau sudah kenal saya lama ya saya itu paling nasionalis, kalau jantung saya dibuka mungkin yang keluar merah putih. Tapi kita harus realistis, kalau TKDN dipaksakan, kita bisa jadi kalah, tidak kompetitif,” kata Prabowo.
Prabowo meminta aturan TKDN dibuat lebih fleksibel dan realistis. Harapannya bisa membuka keran industri lebih lancar lagi.
“TKDN fleksibel saja lah diganti dengan insentif, tolong ya para pembantu saya menteri saya, udah lah realistis, TKDN dibikin realistis aja,” beber Prabowo.
