Bergulir dugaan soal pemangkasan subsidi transportasi publik, yang dialihkan untuk pembiayaan program makan bergizi gratis (MBG). Dugaan ini disuarakan oleh Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno.
Dia menyayangkan jika memang benar ada pemangkasan subsidi untuk angkutan umum. Sebab, langkah ini akan berimbas langsung ke masyarakat. Salah satu indikator dugaan, kata Djoko, terlihat dari alokasi anggaran program Buy The Service (BTS) yang digawangi Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dengan anggaran Rp437,9 miliar pada 2024. Program BTS ini diselenggarakan untuk 11 kota dengan total 46 koridor.
Lalu pada 2025, lanjut dia, nominalnya menyusut menjadi Rp177,5 miliar bagi enam kota lama dan dua kota baru. Tiap kota mengantongi besaran yang berbeda, berkisar Rp8,7 miliar hingga Rp37,6 miliar.
“Program makan bergizi gratis (MBG) adalah program yang harus didukung, namun harus selektif. Sehingga tidak banyak memotong anggaran kementerian/lembaga yang juga tidak kalah pentingnya dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujar Djoko, dalam keterangannya, Minggu (19/1/2025).
Djoko mengatakan, keberadaan angkutan umum tidak hanya mengatasi kemacetan, mengurangi polusi udara atau menurunkan angka kecelakaan. Namun di Indonesia lebih dari itu dampaknya. Angkutan umum yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai dampak dalam kehidupan masyarakat.
Di sejumlah wilayah di Provinsi Jawa Tengah, misalnya, sebagian anak harus putus sekolah lantaran angkutan umum sudah tidak tersedia di daerahnya. Angka putus sekolah meningkat yang berpengaruh terhadap peningkatan jumlah pernikahan dini sekaligus meningkatkan kelahiran bayi stunting.
Selain itu, keberadaan angkutan umum dapat membantu mengendalikan tingkat inflasi di daerah. Angkutan umum salah satu penentu tingkat inflasi. Maka dari itu, daerah yang tidak memiliki angkutan umum, tingkat inflasinya tinggi.
“Di Kota Palembang program Angkot Feeder Musi Emas masuk dalam pengendalian inflasi dan kemiskinan ekstrem, karena dengan ongkos gratis maka masyarakat sangat terbantu dalam beraktivitas setiap hari,” kata Djoko.
Sekadar catatan, anggaran program BTS tahun 2025 sebesar Rp177,5 miliar hanya akan diterapkan di 6 kota, yakni Palembang, Surakarta, Makassar, Banyumas, Surabaya, dan Balikpapan, serta terdapat tambahan 2 kota yakni Manado dan Pontianak.
Sebelumnya di 2024 program BTS diterapkan di 10 kota, yakni Palembang, Medan, Bali, Surakarta, Yogyakarta, Makassar, Banyumas, Banjarmasin, Bandung dan Surabaya serta terdapat tambahan 1 kota, yakni Balikpapan. Total penumpang yang diangkut selama tahun 2024 sebanyak 16.047.887 penumpang dengan fare box sebesar Rp47,65 miliar.
