Pakar kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah meminta Kantor Staf Kepresidenan (KSP) turun tangan mengusut komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) sekaligus buzzer, Kristia Budiyarto. Pasalnya, Kristia diduga memalsukan dokumen pendidikan dan pekerjaan ketika menduduki jabatan tersebut.
“Ya kalau menurut saya itu harus dibatalkan kalau memang ada pemalsuan disitu, seharusnya ini posisinya KSP itu yang harus memeriksa orang-orang yang mau jabat-jabat seperti itu,” kata Trubus saat dihubungi Inilah.com, Minggu (19/1/2025).
Trubus mengungkap pemerintah, khususnya KSP, bisa memeriksa latar belakang para pejabat yang akan menempati posisi strategis. Hal ini juga berlaku kepada Kristia yang menduduki jabatan sekarang sebagai balas jasa telah membela Jokowi.
“Jadi biar KSP nanti menelusuri dulu sebelum dilantik itu ditelusuri dulu,” ucapnya.
“Ini kan kebanyakan karena titipan-titipan yang pada saat Pilpres dulu berjasa. Jadi mereka pada balas jasa itu banyak tuh,” ungkap Trubus menegaskan.
Dengan demikian, ungkap Trubus, jika mengacu pada ketentuan KSP, seharusnya nama-nama yang diusulkan untuk menduduki jabatan strategis harus ditelusuri latar belakangnya. Namun dalam kasus ini, penunjukan Kristia dilakukan melalui hak prerogatif Jokowi ketika menjabat sebagai Presiden RI.
“Iya harus di-evaluasi, kalau enggak sih KSP-nya turun tangan itu, harus dicek dulu,” tuturnya.
Sebelumnya, muncul dugaan Kristia telah memalsukan riwayat pendidikan dan pekerjaan. Dimana, ia tercantum sebagai lulusan dari Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan, namun tidak tercatat secara resmi dalam lembaga pendidikan tersebut.
Sedangkan perusahaannya yang bernama PT Planet Tecno juga tidak ditemukan dimana lokasinya.
